Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst.

W, Martin Hartanto (2023) Benturan Kepentingan Perusahaan Afiliasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN NIAGA Jkt.Pst. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (761kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (721kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (735kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (602kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (364kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (461kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (19MB)

Abstract

Pranata Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa utang piutang sebagai upaya yang mengedepankan perdamaian dengan semangat permusyawaratan mencari keadilan bagi para pihak. Namun nilai keadilan itu tidak terwujudkan ketika beberapa Kreditor yang menentukan nasib dari Debitornya berafiliasi dengan Debitor. Bagaimanakah perlakuan terhadap Kreditor Afiliasi ini, apakah Kreditor ini tetap memiliki hak untuk memberikan suara terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Induk/Anak Perusahaannya sendiri menjadi titik kunci dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis. Pengumpulan data dilakukan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) berupa buku-buku, artikel, majalah dan internet yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan penulisan tesis ini. Adapun data yg digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini kreditor yang memiliki benturan kepentingan dengan debitor tidak dapat memberikan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor dengan pertimbangan asas-asas dalam UU Kepailitan dan PKPU. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna terutama hukum yang mengatur pranata kepailitan. UUK-PKPU tidak menjabarkan secara detail mengenai pengaturan terhadap hubungan afiliasi antara Debitor dengan Kreditor dimana hubungan afiliasi tersebut jelas telah menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemungutan suara atas proposal perdamaian dalam PKPU. Pengurus PKPU tidak memiliki kewenangan kuat untuk bersikap terhadap ketidakadilan yang terjadi oleh karena itu Pengurus PKPU harus dapat beradaptasi nilai-nilai budaya yang terkandung di masyarakat dan mengedepankan keprofesionalitasan dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada etika dan moral. / The Suspension of Payment institution in bankruptcy law is a solution in resolving debt and receivable disputes as an effort that prioritizes peace with a spirit of deliberation seeking justice for the parties. However, the value of justice is not realized when several creditors who determine the fate of their debtors are affiliated with the debtor. How these Affiliate Creditors are treated, whether these Creditors still have the right to vote on the Peace Proposal submitted by the Parent/Subsidiary Company itself is a key point in this research. The research method used is a normative legal research method with a descriptive research nature and uses a juridical legal approach. Data collection was carried out using data collection tools in the form of library research in the form of books, articles, magazines and the internet which are closely related to the aims and objectives of writing this thesis. The data used is secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used to analyze data is qualitative analysis. Based on this research, creditors who have a conflict of interest with debtors cannot vote on the peace proposal submitted by the debtor with consideration of the principles in the Bankruptcy Law and PKPU. The conclusion of this research is that law in Indonesia is still far from perfect, especially the law governing bankruptcy institutions. The bankruptcy law does not explain in detail the regulations regarding the affiliation relationship between Debtors and Creditors, where this affiliation relationship has clearly created injustice in the voting process on peace proposals in the suspension of payment. Suspension of payment management does not have strong authority to respond to injustices that occur, therefore suspension of payment management must be able to adapt to the cultural values contained in society and prioritize professionalism in carrying out their duties guided by ethics and morals.

Actions (login required)

View Item