Reorientasi dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (Adminstrative Penal Law)

Delvi, Delvi (2023) Reorientasi dan Reformasi Budaya Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi (Adminstrative Penal Law). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (524kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (447kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (268kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (78kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (186kB)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dalam penegakan hukumnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum antara lain kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Dalam budaya hukum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah secara langsung menggunakan hukum pidana dengan melewatkan penyelesaian secara administratif maupun restorative justice. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai ketidakserasian penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif Hukum Pidana Administrasi dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 1) bagaimana budaya hukum (legal culture) dalam implementasi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh para aparat penegak hukum terhadap perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan? 2) Bagaimana reorientasi dan reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengadopsi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbasis pada restorative justice? Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Analitis. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih dilaksanakan oleh 3 (tiga) institusi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang masing-masing memiliki budaya hukum tersendiri namun belum memenuhi asas kemanfaatan karena lebih kepada pemidanaan badan serta cara penanganannya yang belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta upaya preventif belum berjalan dengan baik. Sehingga budaya hukum ke depannya serta reorientasi dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum pidana administrasi yakni fokus kepada pengembalian keuangan negara bukanlah kepada pemidanaan badan. Serta para lembaga penegak hukum yang tersebut di atas diharapkan dapat memangkas ego-ego sektoral dengan lebih dahulu menyamakan persepsi masing-masing lembaga mengenai fungsi koordinasi dan supervisi, serta rumusan petunjuk teknis yang juga disepakati bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa: a) Diperlukannya suatu unit pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tersendiri namun di dalam unit tersebut meliputi seluruh aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan dan Polri; b) perlu diadakan pembedahan integral secara mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan. Sehingga peraturan yang dievaluasi dan diadakan pembaruan (reformasi) tidak hanya terhadap UU Tipikor akan tetapi juga misalnya di dalam UU pada bidang tindak pidana ekonomi, perbankan, perdagangan, perpajakan dan lain sebagainya; c) perlunya aparat penegak hukum mengadakan pemetaan secara khusus dimana khususnya melibatkan pejabat negara dengan instrumen hukum apakah yang akan digunakan; d) Pemerintah perlu mengambil langkah segera dalam mewujudkan keberadaan peradilan secara khusus dalam menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan pejabat administrasi. Kata Kunci: Korupsi, Aparat Penegak Hukum, Administrasi. / Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia is currently being implemented by law enforcement institution among others the Prosecutor’s Office, Police and the Corruption Eradication Commission (KPK). In the legal cuture towards the effort to eradicate criminal acts of corruption by law enforcement institution, is to directly apply criminal law without exhausting administrative settlement or restorative justice. Departing from the problems above, the authors intend to study more deeply regarding the inconsistency of law enforcement in eradicating the criminal acts of corruption pursuant to the perspective of the Administrative Criminal Law with identified issues as follows: 1) How is the legal culture in the eradication of criminal acts of corruption by law enforcement officers ? and 2) How is the reorientation and reform of eradication of criminal acts of corruption done by the law enforcement officers adopt the Law Number 1 of 2023 on Criminal Code based on restorative justice? This research is a legal research with a typology of normative legal research or library legal research. The nature of research used in this research is Analytical Descriptive. The approach method used to answer legal issues in this research is Normative Juridical using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the corruption eradication in Indonesia is currently still being implemented by 3 (three) institutions, namely the KPK, the Police and the Prosecutor's Office which has their own legal cuture but have not fulfilled the principle of benefit since they are inclining towards penalization as well as the handling manner has not been running in accordance with the prevailing statutory laws and the preventive efforts have not been running well. Hence the legal culture in the future and reorientation in the policy of criminal acts of corruption eradication done by the law enforcement officers pursuant to the administrative criminal law should focus to the return of state funds but not to the bodily punishment. And the law enforcement institutions mentioned above is expected to cut off their sectoral ego by in advance equalize the perception of each of their institution on the coordination and supervision function, as well as technical guidance formulation agreed collectively. Therefore it can be concluded that: a) a separate unit of criminal acts of corruption prevention is required, but such unit must involve all law enforcement institutions namely the Corruption Eradication Commission, Prosecutor’s Office and Police; b) there must be integral surgery in depth against all connecting statutory laws and regulations. So that not only the Criminal Acts of Corruption Law is to be evaluated and reformed but as well as criminal laws in economy, banking, trading, taxation and others; c) there must be special mapping by the law enforcement institution which specifically involving state officials with legal instrument to be utilized; d) the Government needs to take immediate action in realizing the existence of special judiciary in resolving the corruption cases involving administrative officials. Keywords: Corruption, Law Enforcement Officials, Administration.

Actions (login required)

View Item