Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 = The Role of Law in the Implementation of Government Services in Realizing Public Welfare Based on Law Number 11 Of 2009

Indah, Oksilia Yulita (2023) Peran Hukum Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 = The Role of Law in the Implementation of Government Services in Realizing Public Welfare Based on Law Number 11 Of 2009. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (900kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (314kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (543kB)

Abstract

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU No.11 Tahun 2009 pasal 1 telah diatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuh proses belajar masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap meperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan membuat suatu undang-undang. Undang-Undang nomor 11 pasal 1 ayat (1) di tulis oleh lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang berdasarkan UUD tahun 1945 dan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memilki perkara sesuai denagan pelanggran atau peraturan yang sudah dimaktubkan dalam isi undang-undang tersebut. Kesejahteraan sosial merupakan hasil dari pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Dalam kehidupan berkesejahteraan sosial itu, manusia Indonesia berkesempatan luas melaksanakan tujuan batinnya, yaitu menyempurnakan dirinya dan tujuan lahir, berupa menyempurnakan alam sekitarnya. Sesuai dengan tugas kemanusiaanya yang dikarunikan oleh Allah Yang Maha Pencipta. Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah menjadi ukuran kinerja pemerintah. Metode penelitian Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berikut adalah beberapa metode penelitian kulitatif yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti, diantaranya adalah menggunakan data sekunder sebagai berikut yaitu Study Pustaka, Analisis Data, dan Media Massa. Kata kunci : Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009. / The purpose of implementing social welfare (Law No: 11 of 2009 article 1 has been regulated on the implementation of social welfare which states that: social welfare is a condition of meeting the material, spiritual, and social needs of citizens in order to live a decent life and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions. Community independence can be achieved certainly requires a community learning process that follows a good learning process, gradually gaining power, strength or ability that is useful in the decision-making process independently. The role of law in realizing public welfare towards the implementation of government services in realizing community welfare based on Law Number 11 of 2009. The legislature is a state institution that has the authority to draft and make laws. Law number 11 article 1 paragraph (1) is written by a state institution that has the authority to make laws based on the 1945 Constitution and laws that have been made by the competent authority are addressed to people who have cases in accordance with the violations or regulations that have been stated in the contents of the law. Social welfare is the result of the development of social welfare itself. In this social welfare life, Indonesian people have a wide opportunity to carry out their inner goals, namely perfecting themselves and the original goal, in the form of perfecting the surrounding nature. In accordance with his humanitarian duty gifted by Allah the Almighty. Service to the community has now become a measure of government performance. Research methods The author in this study uses qualitative methods, Here are some skinative research methods used by researchers in researching, including using secondary data as follows, namely Library Study, Data Analysis, and Mass Media. Keywords: The Role of Law in Realizing Community Welfare, based on Law number 11 of 2009.

Actions (login required)

View Item