Kewenangan Oditur Militer Tinggi dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/Pmu/Bdg/Al/XII/2017)

Tobing, Tumpal Hamonangan Lumban (2023) Kewenangan Oditur Militer Tinggi dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi bagi Warga Sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/Pmu/Bdg/Al/XII/2017). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (913kB)
	Text (BAB_I) BAB 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (573kB)
	Text (BAB_II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (582kB)
	Text (BAB_III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB)
	Text (BAB_IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (681kB)
	Text (BAB_V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang kewenangan oditur militer tinggi dalam perkara koneksitas terhadap kasus korupsi bagi warga sipil (Putusan Dilmiltama Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/XII/2017), dan juga kendala yang dialami oleh oditur militer tinggi dalam peradilan koneksitas kasus korupsi. Proses hukum yang dipisahkan dalam kasus ini merupakan konskuensi dari UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibkan proses hukum atas anggota TNI dilaksanakan pada peradilan militer yang ditangani oleh polisi militer (POM) atau oditur militer. Disisi lain, UU 31/97 tersebut bertentangan dengan UU Nomor 30 tahun 200 Pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Kedua aturan tersebut merupakan lex specialis dalam sistem hukum ndonesia dan memicu perdebatan mengenai aturan mana yang menjadi prioritas ketika anggota TNI terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (state approach) dan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang�undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang akan dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan justifikasi yang diberikan, Jampidmil memiliki kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dalam perkara koneksitas korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI dan sipil. Penanganan situasi koneksitas yang tidak efektif disebabkan oleh beberapa hal yang signifikan, termasuk masalah kelembagaan, berbagai masalah penting lainnya, dan masalah sosialisasi dalam pembentukan tim koneksitas. Elemen elemen normatif dari hukum positif tetap memberikan tantangan yang signifikan dalam praktiknya, terutama dalam kasus-kasus koneksitas. Kata Kunci: Kewenangan, Oditur Militer Tinggi, Koneksitas, Korupsi, Sipil. / This thesis discusses the authority of high military prosecutors in corruption cases for civilians (Dilmiltama Decision Number 21- K/PMU/BDG/AL/XII/2017) and the obstacles experienced by high military prosecutors in court cases involving corruption cases. The separate legal process in this case is a consequence of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which requires that legal processes against TNI members be carried out in military courts handled by the military police (POM) or prosecutors. On the other hand, Law 31/97 is contrary to Law Number 30 of 200 Article 42, which gives the Corruption Eradication Committee (KPK) the authority to coordinate and control the investigation, investigation, and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to military justice and general justice. These two rules constitute the lex specialis in the Indonesian legal system and have sparked debate regarding which rules take priority when TNI members are involved in criminal acts of corruption. This thesis uses a statutory approach (state approach) and a case approach. The specifications of this research are descriptive analysis through inventory procedures and identification of statutory regulations, as well as classification and systematization of legal materials according to research problems. The data used is secondary data. The data analysis that will be carried out is descriptive. Based on the justification provided, Jampidmil has the authority to carry out the responsibilities and duties of the prosecutor's office in technical coordination of prosecutions by the judiciary and handling connection cases in corruption cases carried out by TNI and civilian elements. Ineffective handling of connectivity situations is caused by several significant things, including institutional problems, other important problems, and socialization problems in forming a connectivity team. The normative elements of positive law continue to present significant challenges in practice, especially in connectivity cases. Keywords: Authority, High Military Prosecutor, Connectivity, Corruption,

Actions (login required)

View Item