Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korusi Melalui Restorative Justice di Polda Nusa Tenggara Timur

Pagu, Godefridus Masyur (2023) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korusi Melalui Restorative Justice di Polda Nusa Tenggara Timur. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (771kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (714kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (454kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (237kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (510kB)

Abstract

Korupsi merusak struktur pemerintahan dan merupakan penghambat garda depan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik korupsi, karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak dari korupsi sangatlah besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita negara hingga meluasnya kemiskinan secara struktural di masyarakat. Teori Negera Hukum Pancasila dan Demorasi. Asumsi yang mendasari penggunaan negara hukum Pancasila dan demokrasi adalah jaminan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik dan adil melalui restorative justice hanya dapat terjadi pada negara hukum yang demokratis, karena hanya pada sistem kekuasaan yang seperti inilah perangkat-perangkat negara hukum dan demokrasi dapat bekerja secara mandiri dan profesional tanpa terpengaruh. Selain itu Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum saja, namun negara hukum Pancasila, yang artinya Indonesia adalah negara yang berketuhanan dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menjunjung pemulihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendatakan data yang diperlukan sehubngan dengan permasalahan. Data yang yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertiter. Disamping itu juga digunkana data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasi penelitian dapat diproleh penyelesaian perkara tindak pidana korupsi bukannya tidak menggunakan upaya restorative justice sama sekali, namun penyelesaian melalui restorative justice hanya terbatas pada tindak pidana korupsi tertentu dengan jumlah kerugian negara yang tidak signifikan dan bukan dilakukan oleh orang yang berpengaruh dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui restorative justice belum diatur secara terperinci dalam ketentuan hukum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam undang-undang, melainkan hanya diatur dalam peraturan Kapolri, hanya dapat diberlakukan untuk tindak pidana korupsi tertentu; Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Restorative Justice. / Corruption can damage government structures and also be a frontline obstacle to the running of government and development in general. One of the causes of suboptimal development is corrupt practices because corruption can affect the investment climate, economic growth and increase in people's income. The impact of corruption is very large and widespread, starting from losses suffered by the country to the spread of structural poverty in society. Theory of the State of Pancasila Law and Democracy. The assumption underlying the use of the Pancasila rule of law and democracy is that the guarantee that the resolution of criminal acts of corruption can be carried out properly and fairly through restorative justice can only occur in a democratic rule of law, because only in a system of power like this, the instruments of a rule of law and democracy can work independently and professionally without being affected. Apart from that, Indonesia is not just a state of law, but a state of Pancasila law, which means that Indonesia is a country that believes in God where national and state life is based on belief in the Almighty Godhead, this is in line with the concept of restorative justice which upholds restoration. The method used in this research is normative law research that is conducted as the effort to collect data needed related to the issues. Data used is secondary data that consists of primary law material, secondary law material and tertiary law material. Apart from that, primary data is also used as supporting legal material for secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical analysis methods. Based on the research results, it is possible to obtain a resolution of criminal acts of corruption rather than not using restorative justice efforts at all, but resolution through restorative justice is only limited to certain criminal acts of corruption with an insignificant amount of state loss and is not carried out by influential people and the resolution of criminal cases corruption through restorative justice has not been regulated in detail in legal provisions, such as in the Criminal Procedure Code (KUHAP) or in law, but is only regulated in the National Police Chief's regulations, can only be applied to certain criminal acts of corruption; Key words: Settlement of Corruption Crime Cases, Restorative Justice

Actions (login required)

View Item