Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb)

Gultom, David Kristo (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan No. 200/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (710kB)
	Text (BAB_II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (563kB)
	Text (BAB_III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (432kB)
	Text (BAB_IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (652kB)
	Text (BAB_V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (220kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (458kB)

Abstract

Kejahatan online atau cybercrime telah menjadi tren baru di banyak negara, termasuk Indonesia, diantara kejahatan online yang merebak belakangan ini adalah pornografi dengan motif balas dendam, masih banyak sekali orang yang belum paham dengan motif kejahatan ini. Hal ini karena masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu pemahaman mengenai bahwa hal tersebut adalah sebuah Tindak Pidana. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah Pornografi dengan motif balas dendam ini termasuk dalam Tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebaran pornografi balas dendam pada Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundan-undangan dan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan adalah data KUHP, UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU RI No. 19 Tahun 2016. Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia hokum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Berdasarkan motif balas dendam dan pertimbangan hakim dalam putusan no. 200/Pid. Sus/2020/PN. Jmb tidak tepat karena ada fakta hukum yang terungkap namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan UU ITE sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua. Kata Kunci : Revenge porn, Pornografi, Tindak Pidana, Balas Dendam. / Online crime, or cybercrime, has become a new trend in many countries, including Indonesia. Among the online crimes that have spread recently is pornography with the motive of revenge, but there are still many people who do not understand the motive for this crime. This is because the public is not aware of the importance of understanding that this is a crime. The formulation of the problem in this thesis is whether pornography with the motive of revenge is included in the criminal act of spreading pornography or not, and what are the judges' considerations in passing a decision on the perpetrators of spreading revenge pornography in Decision Number 200/Pid.Sus/2022/PN. JMB. This research is normative legal research with statutory and case approaches. The data used is from the Penal Code, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, and the Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, while secondary legal materials were obtained from books and other literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries, language dictionaries, and legal encyclopedias From the results of this study, it can be concluded that Based on the motive of vengeance and the judge's considerations in Decision No. 200/Pid. Sus/2020/PN. Jmb is not appropriate because there are legal facts that were revealed but were set aside by the Panel of Judges so that in their considerations they directly applied the Pornography Law without considering the ITE Law as charged by the Public Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the second Prosecutor in the indictment. Keywords : Revenge porn, Pornography, Tindak Pidana, Balas Dendam

Actions (login required)

View Item