Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Mart, Steven (2023) Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Daad) Suatu Kajian Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulPernyataanKeaslianPersetujuanDospemPersetujuanTimPengujiLembarPengesahanPersetujuanPublikasi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (777kB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (224kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (233kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (168kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (103kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (60kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (51kB)

Abstract

Penguasa negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya juga sebagai penyelenggara negara dengan diberikan kewenangan oleh negara, namun sering kali kewenangan itu disalah artikan oleh beberapa pihak. Bentuk dari penyalahgunaan wewenang tersebut memberikan dampak yang merugikan orang lain seperti halnya adalah warga masyarakat. Undang-undang dirasa tidak adil keberadaannya untuk masyarakat, jika pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu melanggar atau melakukan hal lebih atau kurang dari apa yang seharusnya ia lakukan sebagaimana terdapat dalam peraturan tersebut. Metode Penelitian ini merupakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer primer yaitu perundang undangan dan putusan bahan hukum sekunder pendapat para ahli. Salah satu dari sekian banyak fungsi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan publik (public service) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan atau keperluan dari pada warga masyarakat. Memberikan pelayanan tersebut dikatakan sebagai pelayanan administrasi pemerintahan. Tindakan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pelayanan administrasi tersebut dalam hal menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dapat membawa dampak rugi kepada orang lain, seperti disebutkan dalam pasal 9 UU No. 51 Tahun 2009, dimana keputusan Tata Usaha Negara merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Timbulnya akibat hukum bagi orang lain atas munculnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat menerima, memeriksa, dan memberikan hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap. / State authorities have an obligation to carry out their duties as state administrators by being given authority by the state, but often this authority is misinterpreted by several parties. This form of abuse of authority has a detrimental impact on other people as well as citizens. The law is felt to be unfair for the community, if the government as the legislator violates or does more or less than what it should do as contained in the regulation. This research method is a normative method with a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach), the data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely legislation and decisions on secondary legal materials, the opinions of experts. One of the many functions of government is to provide public services (public service) as well as possible in accordance with the needs and or requirements of the community members. Providing these services is said to be a government administration service. The government's actions that abuse the authority to carry out administrative services in terms of issuing State Administrative decisions can have a detrimental effect on other people, as stated in article 9 of Law No. 51 of 2009, where State Administrative decisions are in the form of written decisions issued by government bodies and or officials based on applicable laws and regulations but have legal consequences for a person or civil legal entity. The emergence of legal consequences for other people due to the emergence of the State Administrative Decision becomes the authority of the State Administrative Court to be able to receive, examine, and provide results of decisions that have permanent legal force.

Actions (login required)

View Item