Tinjauan Yuridis Terhadap Dibolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif

Adelius, Hatovan (2019) Tinjauan Yuridis Terhadap Dibolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img]
Preview
Text
Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi.pdf

Download (414kB) | Preview
[img] Text
BAB_I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (399kB)
[img] Text
BAB_II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (428kB)
[img] Text
BAB_III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (421kB)
[img] Text
BAB_IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (485kB)
[img] Text
BAB_V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (228kB)
[img]
Preview
Text
Daftar_Pustaka.pdf

Download (411kB) | Preview

Abstract

Saat ini sedang maraknya perdebatan antara PKPU dengan peraturan Perundangundangan. PKPU melarang mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual dan narkoba untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative. Keselarasan antara peraturan yang ada saat ini menjadi kekeruhan didalam proses pemilihan umum. Sehingga perdebatan tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah Agung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang Dengan demikian kita akan mengerti bahwa letak kedudukan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada peraturan KPU ( asas lex spesialis derogaat lex generalis ) Kata Kunci : Terpidana Korupsi Boleh Mencalonkan Diri, Mantan Currently the debate is raging between PKPU with legislation. PKPU banned former convicted of corruption, sexual crimes and drugs to nominate themselves as members of the legislature. The harmony between the existing regulations becomes a turbidity in the election process. So the debate must be decided by the Supreme Court. The research method used in this study is to use a normative juridical approach, which is an approach that uses the positivist legis conception. Those who see the law are identical with written norms created and promulgated by the state institution or official Thus we will understand that the position of the legislation is higher than the KPU regulations (the principle of lex specialist derogaat lex generalis) Keywords : Convicted Corruption May Nominate, Former

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: LAW > Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > Comparative law. International uniform law > Criminal law and procedure
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Alexander Jeremia
Date Deposited: 20 Feb 2020 08:51
Last Modified: 20 Feb 2020 08:51
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/1225

Actions (login required)

View Item View Item