Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari Tahun 2016-2021

Suhandono, Anggit and Nadapdap, Binoto and Widiarty, Wiwik Sri (2023) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi dari Tahun 2016-2021. Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5 (1). pp. 1457-1467. ISSN 2684-7973

	Text PelaksanaanPengadaanBarangJasaPemerintah.pdf Download (183kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinPelaksanaanPengadaanBarangJasaPemerintah.pdf Download (1MB)

Abstract

Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aplikasi tersebut merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan diimplementasikan langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik masing-masing dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Hal ini juga yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM dimana Sistem Pengadaan Secara Elektronik digunakan untuk melaksanakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan kesisteman Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang terpisah dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah lainnya. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelayanan dan penegakan hukum di bidang Keimigrasian. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dengan melakukan Pengadaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke dalam/luar negeri. Dengan demikian Pengadaan Dokumen Perjalanan menjadi sesuatu yang sangat krusial karena output yang dihasilkan berupa Dokumen Perjalanan merupakan salah satu bentuk pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk berpindah-pindah melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan/penghidupan yang lebih layak. Kata Kunci: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keimigrasian, Dokumen Perjalanan. / The Government Goods/Services Procurement System currently uses an application issued centrally by the Government Goods/Services Procurement Policy Agency. The application is an information technology management service to facilitate the electronic procurement of goods/services and is implemented directly through the Electronic Procurement System (SPSE). Each Ministry/Institution/Regional Apparatus has its own Electronic Procurement System in procuring goods/services. This also happens in the Ministry of Law and Human Rights where Electronic Procurement System is used to select goods/services providers. The Electronic Procurement System used by the Ministry of Law and Human Rights is an Electronic Procurement System that is separate from the Electronic Procurement System of other Ministries/Institutions/Regional Apparatuses. The Ministry of Law and Human Rights, in this case the Directorate General of Immigration, carries out its duties and functions related to service and law enforcement in the field of Immigration. One form of service provided by the Directorate General of Immigration is by procuring Republic of Indonesia Travel Documents thatIndonesian citizens uses to travel domestically/outside the country. Thus the Procurement of Travel Documents becomes something very crucial because the output produced in the form of Travel Documents is a form of fulfillment of Human Rights to move around, travel and look for a more decent job/livelihood. Keywords: Electronic Procurement System (SPSE), Procurement Government Goods/Services, Immigration, Travel Documents

Actions (login required)

View Item