Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara

Jawalsen, Ralian (2023) Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila dari Perspektif Hukum Tata Negara. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (923kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (769kB) | Request a copy
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (804kB) | Request a copy
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (450kB) | Request a copy
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (547kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB) | Request a copy

Abstract

Analisis Yuridis Pemaknaan Pasal 33 (1) UUD 1945 Berdasarkan Pancasila Dari Perspektif Hukum Tata Negara Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karena untuk mewujudkan itu dibutuhkan negara kesejahteraan (Walfare State) yang berkeadilan, dan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan Pemerintah hadir tidak sekedar memberdayakan masyarakat, tetapi dapat mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan berdasarkan Pasal 33 (1) UUD 1945 yang dijelaskan dalam setiap peraturan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakan dibutuhkan teori keadilan John Rawls, teori negara kesejahteraan berdasarkan pemikiran Kranenburg. Namun, dalam untuk mewujudkan kesejahteraan seperti yang dikemukakan Emile Durkheim Teori hukum ada dalam masyarakat, khususnya moralitas sosial hukum. Strategi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah mengatur eksplorasi hukum sebagai data Pasal 33 (1) UUD 1945 Indonesia memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia yang seharusnya menjadi kekuatan penting dalam peningkatan ekonomi mengingat pedoman kerja sama bersama dan menetapkan orang-orang yang bermanfaat sebagai pemilik dan klien dari organisasi yang bermanfaat. Bahwa pemerintah kurang serius dalam membuat regulasi bidang ekonomi yang menguntungkan kepentingan masyarakat. Kasus KSP-SB dan KSP Indosurya yang merugikan masyarakat ratusan triliun membuktikan bahwa Pemerintah belum hadir maksimal dalam melindungi para pelaku ekonomi koperasi. Karena, landasan hukum kesejahteraan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila merupakan fondasi di mana sistem ekonomi kerakyatan dibangun. Hal ini karena negara bantuan pemerintah mengandung sisi atas ekuitas yang merupakan jiwa dari pergantian peristiwa keuangan. Dalam mengakui bantuan pemerintah cukup ramah maka, pemerintah lebih memusatkan perekonomian masyarakat ke aran negara yang sejahtera maka perlunya peran pemerintah hadir melalui regulasi perekonomian yang memberdayakan masyarakat sebagai pelaku ekomi. Kedua, pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi untuk tampil dalam memegang saham di perusahan negara atau perusahaan daerah (BUMN/BUMD). ketiga, pemerintah meminjamkan bantuan kepada masyarakat tanpa bunga atau bunga lunak sebagai pelaku ekonomi yang bersaskan kekeluargaan. Keempat, Pemerintah melindungi usaha kecil dan menengah tumbuh dengan subur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kata Kunci : Koperasi, Sejahtera, adil. / Juridical Analysis of the Meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution Based on Pancasila From the Perspective of Constitutional Law The goal of the state is to create a just and prosperous society, because to achieve this requires a just welfare state, and in overcoming poverty in Indonesia, community participation is needed in carrying out economic activities, and the government is present, not only empowering the community but also realizing the desired prosperity based on Article 33 (1) of the 1945 Constitution, which is explained in every regulation, government regulation, and ministerial decree. To realize social welfare, John Rawls's theory of justice and the theory of a welfare state based on Kranenburg's thinking are needed. However, in order to realize prosperity, as stated by Emile Durkheim, legal theory must exist in society, especially legal social morality. The cases of KSP-SB and KSP Indosurya, which cost the community hundreds of trillions, prove that the government has not been optimally present in protecting cooperative economic actors. Because the legal basis for welfare contained in the 1945 Constitution and Pancasila is the foundation on which a people's economic system is built, This is because the government's aid state contains an equity upside, which is the soul of the turn of financial events. In acknowledging that government assistance is quite friendly, the government focuses more on the people's economy towards a prosperous state, so the government needs to be present through economic regulations that empower the community as economic actors. Second, the government provides opportunities for cooperatives to appear by holding shares in state or private companies. regional government (BUMN/BUMD). Third, the government lends assistance to the community without interest or soft interest as an economic actor based on kinship. Fourth, the government protects small and medium enterprises from thriving to increase people's income, which will have an impact on people's economic growth. Keywords: cooperative, prosperous, fair

Actions (login required)

View Item