Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Guna Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Simanjuntak, Bintang A. (2023) Studi Kasus Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Guna Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulAbstrakDaftarisi DaftarGambarDaftarTabel Daftarlampiran.pdf) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI.pdf) BABI.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABII.pdf) BABII.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII.pdf) BABIII.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIV.pdf) BABIV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABV.pdf) BABV.pdf.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (390kB)
	Text (DaftarPustaka.pdf) DaftarPustaka.pdf.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (412kB)

Abstract

Pelaksanaan eksekusi keputusan arbitrase di Indonesia, masih terdapat baerbagai kendala karena prosesnya yang rumit, memakan waktu lama, dan mahal sehingga pengadilan dapat membatalkannya. Sifat efisiensi dan efektifitas arbitrase seolah sia-sia dan hal tersebut menimbulkan perspektif bahwasanya tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase menghasilkan keputusan arbitrase yang akhir dan mengikat, sehingga keputusan tersebut mengikat semua pihak yang terlibat dan berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak adanya langkah hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua keputusan arbitrase dapat memuaskan semua pihak. Terkadang keputusan arbitrase tidak diindahkan secara sukarela oleh semua pihak karena adanya keraguan tentang keabsahan keputusan atau alasan lainnya. Dalam situasi seperti ini, pengadilan memainkan peran penting dalam pengembangan arbitrase. Meskipun pengadilan negeri tidak diizinkan untuk ikut campur dalam proses arbitrase, tetapi peranan pengadilan negeri sangat penting dalam pelaksanaan keputusan arbitrase. Hal ini karena jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik, maka pihak yang dimenangkan harus memohonkan eksekusi putusan melalui pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa eksekusi paksa yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian sejalan dengan prinsip menyelesaikan perselisihan dengan arbitrase yang menekankan kesepakatan, kemandirian pihak-pihak yang terlibat, kesederhanaan, dan itikad baik. Selain itu putusan arbitrase memiliki sifat mengikat dan final namun tetap dapat diajukan upaya pembatalan yaitu permohonan melalui pengadilan negeri dan banding melalui Mahkamah Agung yang mana dapat memakan waktu yang cukup lama. Sehingga keuntungan arbitrase dalam efisiensi, keamanan, dan waktu yang singkat menjadi tidak berguna. / In the implementation of the execution of arbitration decisions in Indonesia, there are still various obstacles because the process is complicated, time-consuming and expensive so that the court can cancel it. The nature of the efficiency and effectiveness of arbitration seems futile and this creates a perspective that there is no legal certainty in the implementation of decisions. Settlement of disputes through arbitration results in a final and binding arbitration decision, so that the decision is binding on all parties involved and has permanent legal force. So that there are no further legal steps such as appeals, cassation, or review that can be carried out against the arbitral award. However, in reality, not all arbitral decisions can satisfy all parties. Sometimes arbitration decisions are voluntarily ignored by all parties because of doubts about the validity of the decision or other reasons. In situations like these, courts play an important role in the development of arbitration. Although district courts are not permitted to interfere in arbitral proceedings, the role of district courts is very important in the implementation of arbitration decisions. This is because if the losing party refuses to implement the decision in good faith, then the winning party must apply for the execution of the decision through the district court. The result of this study is that the forced execution given by the Chairman of the District Court is the last step that can be taken by the party concerned, so that it is in line with the principle of resolving disputes by arbitration which emphasizes agreement, the independence of the parties involved, simplicity, and good faith. In addition, arbitral awards are binding and final, however, efforts to annul them can still be submitted, namely requests through the district court and appeals through the Supreme Court, which can take quite a long time. So that arbitrage's advantages in efficiency, security, and short time become useless.

Actions (login required)

View Item