Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrcus Realis) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013

Suhardi, Suhardi (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrcus Realis) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (469kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (466kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (571kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (198kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (219kB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak pada hancurnya harapan masyarakat di kota ataupun pedesaan, selain bisa mempengaruhi daya saing dan kemajuan bangsa. Korupsi sangat berhubungan dengan kekuasaan, melalui penyalahgunaan kekuasaan, berakibat pada perkembangan korupsi tidak mudah diberantas, karena penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak teratur, tidak tertib dan tidak terawasi dengan baik, bahkan kelemahan sistem check and balances diantara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadikan korupsi membudidaya. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengesahkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta Kepolisian terhadap Penyidikan Tindak Pidana korupsi ialah merupakan usaha yang ditempuh untuk penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen dan kemampuan tinggi dibutuhkan oleh penegak hukum seperti penyidik dan institusi Polri ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan supaya kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri lebih optimal, hal ini disebabkan belum optimalnya penegakkan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara terutama mengenai penegakkan hukum beradasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan gambaran serta masukan mengenai penyidikan dalam tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adanya peran tersangka ERVAN FAJAR MANDALA sebagaimana dibahas sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1621 K/Pidsus/2013. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur sebagaiman diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau pasal 3 UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidik. / Corruption is a crime that has an impact on destroying people's hopes in cities or rural areas, besides being able to affect the competitiveness and progress of the nation. Corruption is closely related to power, through abuse of power, resulting in the development of corruption which is not easily eradicated, because the arrangement of the government administration system is not regular, orderly and not properly supervised, even the weakness of the system of checks and balances among the three government powers (legislative, executive and judiciary) makes corruption entrenched. In the context of eradicating criminal acts of corruption, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes has been promulgated. The participation of the Police in Investigating Corruption Crimes is part of the efforts taken in efforts to uphold the law in eradicating criminal acts of corruption. It requires high capability and commitment from law enforcers, in this case investigators and Polri institutions, in carrying out investigations and investigations in such a way that the implementation of the eradication of corruption by the Police can be carried out more optimally, because the enforcement of Corruption Crimes committed by the Police is still not optimal. Police Law Enforcement Officers. The purpose of this research is to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law no. 20 of 2001 in conjunction with Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. For the development of science, to provide an overview and input regarding investigations into criminal acts of corruption by the police. This research uses normative juridical research which only uses secondary data as data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The role of the suspect ERVAN FAJAR MANDALA as properly regulated in the Supreme Court decision Number: 1621 K/Pidsus/2013. Because the unlawful act has been proven to fulfill the elements as stipulated in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and/or Article 3 of RI Law No.15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes as amended by RI Law No. legally and convincingly committed the crime of corruption together with the crime of money laundering. Keywords: Corruption Crimes, Money Laundering Crimes, Investigators.

Actions (login required)

View Item