Kedudukan Hukum Kreditur Penerima Fidusia yang Tidak Didaftarkan Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Sinaga, Prisilia Angelin L (2023) Kedudukan Hukum Kreditur Penerima Fidusia yang Tidak Didaftarkan Berdasarkan Tinjauan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (514kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (725kB) | Request a copy
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (352kB) | Request a copy
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (177kB) | Request a copy
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB)

Abstract

Para pihak dalam pengaturan utang atau kredit memiliki opsi untuk menggunakan jaminan fidusia. Kreditur atau penerima fidusia dapat segera menggunakan haknya untuk eksekusi langsung, seperti halnya pinjaman bank, dengan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas kedudukan hukum kreditur yang diberikan fidusia tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif untuk melakukan kajian hukum normatif. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal data sekunder, penelitian ini mengacu pada temuan penelitian dan keahlian para profesional hukum. Oleh karena itu, kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai sumber data tersier untuk penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian fidusia yang tidak terdaftar memiliki akibat hukum tidak dibuatnya perjanjian material untuk jaminan fidusia, yang mencegah kreditur pemberi jaminan fidusia memiliki karakteristik material seperti droit de suite dan hak preferensi yang melekat padanya. Persyaratan peraturan perundang-undangan tidak berlaku jika barang-barang yang memerlukan jaminan fidusia tidak didaftarkan. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tetap merupakan perjanjian yang sah sepanjang memenuhi asas-asas tersebut di atas. Kata kunci : Kedudukan, Hukum Kreditur, Fidusia. / Parties to debt or credit arrangements have the option of using fiduciary guarantees. The creditor or fiduciary receiver can immediately use their right to direct execution, just like with bank loans, by obtaining a fiduciary guarantee certificate. The purpose of this study is to ascertain and clarify the legal standing of creditors who are given unregistered fiduciaries. This study employs a qualitative data analysis approach to conduct a normative legal study. The primary legal sources for this study are Law No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees, Civil Code, and 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In terms of secondary data, this study draws on both research findings and the expertise of legal professionals. Hence, dictionaries and encyclopedias were used as tertiary data sources for this investigation. The study’s conclusion demonstrates that an unregistered fiduciary agreement has the legal repercussions of not creating a material agreement for the fiduciary guarantee, which prevents the creditor providing the fiduciary guarantee from having material characteristics like droit de suite and preference rights attached to them. The requirements of the legislation are not applied if items requiring fiduciary assurances are not registered. A fiduciary guarantee agreement that is not made in a notarial deed is still a valid agreement as long as it complies with the aforementioned principles. Keywords: Position, Creditor Law, Fiduciary

Actions (login required)

View Item