Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang

Ginting, Hesti Br (2023) Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayarn Utang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (989kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (482kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (863kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (499kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (355kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (220kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai nilai aset lebih besar dari pada utangnya serta penerapan asas Insolvensi dalam pembaharuan hukum Kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Keadaan Insolvensi dari Kepailitan merupakan syarat mutlak yang seharusnya ada pada syarat-syarat Kepailitan yang ditentukan oleh UUK- PKPU, tetapi syarat Debitor dalam keadaan Insolven tidak dicantumkan sebagai syarat Kepailitan, sehingga suatu perusahaan sangat mudah untuk dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif . Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer. Penelitian hukum normatif (legal research) sumber bahan hukum yang berupa Peraturan perundang- undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Teori hukum, dan pendapat para Sarjana Hukum. Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Debitor yang telah dinyatakan pailit yakni Debitor berhak mengupayakan mengakhiri Kepailitan atas dirinya dengan cara melakukaan pembayaran secara berdamai dengan seluruh Kreditornya dan paling mungkin dapat dilakukan perubahan ialah diatur mengenai limitatif atau batasan-batasan pembuktian sederhana khususnya minimal Kreditor yang akan mengajukan pernyataan pailit haruslah mempunyai batasan minimal utang Dalam hal Debitor masih dalam keadaan solven tetapi tidak membayar utangnya, Kreditor dapat mengajukan gugatan perdata biasa kepada Pengadilan Negeri. Dan kesempatan pengajuan PKPU oleh Kreditor 222 Ayat (3) menjadi pintu masuk dinyatakan Debitor dalam keadaan pailit dan Insolven, jika rencana perdamaian diusulkan dalam proses pkpu ditolak oleh para Kreditor, maka berdasarkan hal ini sangatlah tepat jika hak untuk Kreditor untuk PKPU dihapuskan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum Debitor Solven, Kepastian Hukum Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan. / This study discusses legal protection for debtors who have been declared bankrupt but still have greater asset values than their debts and the application of the principle of insolvency in renewing bankruptcy law in Indonesia in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in Indonesia. The state of insolvency from bankruptcy is an absolute requirement that should exist in the terms of bankruptcy determined by UUK-PKPU, but the terms of a debtor in an insolvent state are not listed as bankruptcy conditions so a company is very easy to declare bankruptcy. The research method used in this paper is normative legal research with a qualitative approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials. Normative legal research (legal research) sources of legal material in the form of statutory regulations, the Civil Code, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment, Republic of Indonesia Law Number 4 of 1998 concerning Establishment of Regulations Government instead of Law No. 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law to Become Law. Legal theory, and opinions of Law Scholars. From the results of this study it can be concluded that legal protection for debtors who have been declared bankrupt, i.e. the debtor has the right to seek to end bankruptcy for himself by making amicable payments with all creditors and the most likely change can be made is that it is regulated regarding limitations or simple evidentiary limitations, especially at a minimum the creditor who will file a bankruptcy statement must have a minimum debt limit. If the debtor is still in a solvent state but does not pay his debts, the creditor can file an ordinary civil lawsuit with the District Court. And the opportunity to apply for PKPU by Creditors 222 Paragraph (3) is the entry point for the Debtor to be declared insolvent and insolvent, if the peace plan proposed in the PKPU process is rejected by the Creditors, then based on this it is very appropriate if the Creditor's right to PKPU is about. Keywords :Legal Protection for Solven Debtors, Legal Certainty for Insolvency

Actions (login required)

View Item