Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Pembayaran Melalui Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan : No. 456k/Pid/2014)

Hutapea, Ian Chandra Pratama (2020) Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Pembayaran Melalui Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan : No. 456k/Pid/2014). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (762kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (491kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (649kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (471kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (590kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (229kB)

Abstract

Tindak pidana penipuan (oplichthing) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai objek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Namun terdapat beberapa persepsi yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi bukan penipuan sehingga perlu ditinjau secara hukum yang membedakan perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Pengadilan/Hakim membedakan kasus wanprestasi dan penipuan dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban penerbitan bilyet giro kosong oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis yang merupakan studi kepustakaan yang meliputi tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan. Hasil penelitian dan pembahasan dimana batasan antara wanprestasi dan penipuan yaitu terletak pada ‘tempus delicti’ atau ‘waktu’ ketika perjanjian ditutup atau perjanjian ditandatangani. Kemudian perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban penerbitan bilyet gito dilindungi oleh KUHPidana, dimana kreditur harus memahami unsur- unsur Tindak Pidana Penipuan agar lebih mengerti bahwa kasusnya pada kasus No 456 /K/Pid/2014 bukan kasus wanprestasi yang disebut ingkar janji melainkan kasus penipuan. / Fraud (oplichthing) is a crime that has the object of property. Fraudulent use of blank giro is a new mode, for that the victims of fraud or giro holders become disadvantaged and need a legal protection. However, there are several perceptions which state that the act is an act of non-fraud rather than fraud so that it needs to be reviewed legally which differentiates the default and fraud. The formulation of the problem in this study is how the Court / Judge's Views distinguish between cases of default and fraud and how legal protection for creditors who are victims of the issuance of blank giro by the debtor. The research method used is normative juridical which is a literature study which includes scientific writing and various sources of writing. The results of research and discussion where the boundary between default and fraud is located in the 'tempus delicti' or 'time' when the agreement is closed or the agreement is signed. Then the legal protection for creditors who are victims of Gily Bilyet issuance is protected by the Criminal Code, where creditors must understand the elements of Fraud Crimes to better understand that the case in case No. 456 / K / Pid / 2014 is not a case of default called a broken promise but a fraud case.

Actions (login required)

View Item