Analisis Yuridis Dalam Upaya Penyelesaian Sertipikat Ganda

Arief, Jonathan (2020) Analisis Yuridis Dalam Upaya Penyelesaian Sertipikat Ganda. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (160kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (192kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (290kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (124kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (188kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (48kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (52kB)

Abstract

A. Nama : Jonathan Arief B. NIM : 1540050084 C. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara D. Judul :Analisis Yuridis Dalam Upaya Penyelesaian Sertipikat Ganda E. Halaman : i-xii + 78 halaman F. Kata Kunci : Penyelesaian Masalah Sertipikat Ganda G. Ringkasan Isi : Kewenangan Negara dalam mengatur bidang pertanahan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 UUPA yaitu dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh Negara kepada subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum Negara mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah. Pendaftaran tanah merupakan suatu proses bagaimana kepemilikan hak atas tanah tersebut kemudian lahir. Proses akhir dari pendaftaran tanah adalah mendapatkan tanda bukti hak atas tanah, karena dengan pendaftaran tanah akan menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat seharusnya sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut, namun yang terjadi adalah terjadinya sertipikat ganda pada sertipikat hak atas tanah. Kepastian hukum sertipikat seharusnya dapat dipahami sebagai sertipikat yang menjadi alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak dapat di ganggu gugat lagi. H. Daftar Acuan : 33 Buku + 3 undang-undang + 1 jurnal Hukum + 5 sumber internet I. Dosen Pembimbing : 1. Dosen Pembimbing I : Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH. 2. Dosen Pembimbing II : Edward M.L Panjaitan, SH., LL.M./ J. Name : Jonathan Arief K. SID : 1540050084 L. Major Program : State Administrative Law M. Title : Juridical Analysis in the Completion of Double Certificates N. Page : i-xii + 78 pages O. Keywords : Problem Resolve Double Certificates P. Summary : The State's authority in regulating the land sector is based on the provisions of Article 2 of the UUPA, namely in terms of the authority to regulate and administer the designation, use, supply and maintenance of land including determining and regulating legal relations between people and land and also determining and regulating relations the law between people and legal acts relating to land. Based on this authority, based on Article 4 of the UUPA it is determined that there are various types of land rights that can be granted by the State to legal subjects. Land rights granted to legal subjects are land rights as stipulated in Article 16 of the UUPA. The granting or determination of land rights is an attempt to provide legal certainty guarantees for the holders of their rights, in the framework of providing guarantees of legal certainty of the State conducting land registration in all regions. Land registration is a process of how ownership of land rights is then born. The final process of land registration is to get proof of land rights, because with land registration will produce certificates as proof of rights that are valid as a means of proof. Physical data and juridical data contained in the certificate should be in accordance with the data contained in the relevant land book and the measurement letter, because the data was taken from the land book and the measurement letter, but what happened was the occurrence of a double certificate on the certificate of land rights. The legal certainty of a certificate should be understood as a certificate that becomes evidence of ownership of land rights that cannot be contested anymore. Q. Reference List : 33 Books + 3 Regulations + 1 Law Journal + 5 Internet Source R. Mentor : 3. Mentor I : Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH. 4. Mentor II : Edward M.L Panjaitan, SH., LL.M.

Actions (login required)

View Item