Force Majeure Sebagai Alasan Penundaan Pemenuhan Prestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19

Sinaga, Viola Zepania Parestu (2021) Force Majeure Sebagai Alasan Penundaan Pemenuhan Prestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (840kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (160kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (250kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (148kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (137kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (42kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (98kB)

Abstract

A. NAMA : Viola Zepania Parestu Sinaga B. PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum C. NIM : 17.400.500.71 D. JUDUL SKRIPSI : Force Majeure Sebagai Alasan Penundaan Pemenuhan Prestasi Dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid-19 E. KATA KUNCI : Force Majeure, Perjanjian, Wanprestasi, Pandemi Covid-19 F. HALAMAN : 97 Halaman G. DAFTAR ACUAN : 39 Buku + 4 Perundang-Undangan H. RINGKASAN ISI Dunia sedang dilanda suatu virus baru yang disebut sebgaai Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Virus tersebut termasuk dalam virus pneumonia jenis baru yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah termasuk ke Indonesia. Penyebaran virus ini diakibatkan oleh adanya interaksi secara langsung dari manusia ke manusia lainnya. Beberapa negara telah menerapkan sistem lockdown, namun berbeda dengan Indonesia, pemerintah menerapkan sistem pembatasan sosial (social distancing) dengan menjaga jarak serta mengharuskan masyarakat untuk melakukan segala aktivitas seperti biasanya namun di rumah sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pemerintah juga melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adanya peraturan pembatasan sosial tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga berdampak pada aktivitas manusia salah satunya dalam aspek perekonomian yaitu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur (bank). Dengan dibatasinya aktivitas manusia dalam masa pandemi Covid-19, maka banyaknya masyarakat yang tidak dapat melaksanakan prestasinya karena dengan melakukan pekerjaaan, maka hal tersebut akan menambah penghasilan yang dapat menunjang pelaksanaan prestasi. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak hanya berdampak bagi debitur saja melainkan bank pun ikut berdampak. Dana operasional bank diputar dalam bentuk kredit. Adanya pandemi ini membuat jumlah kredit bermasalah menjadi meningkat. Hadirnya pandemi Covid-19 ini kemudian dijadikan alasan sebagai force majeure yang mengakibatkan terhambatnya suatu prestasi dalam perjanjian kredit. Berdasarkan teori, force majeure merupakan keadaan yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Sedangkan menurut Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwa pandemi ini merupakan suatu bencana non-alam. Oleh karena hal tersebut, maka penulis akan mengkaji secara mendalam terkait dengan rumusan masalah pada penulisan ini yaitu tentang akibat hukum jika pandemi Covid-19 dianggap sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kredit dan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan adanya suatu keadaan kahar (force majeure) pada saat pandemi Covid-19. Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan yang bersifat dengan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data primair dari undang- undang yang digunakan dengan studi kepustakaan. I. DOSEN PEMBIMBING : 1) Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 2) Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H../ A. NAME : Viola Zepania Parestu Sinaga B. STUDY PROGRAM : Law Sciene C. NIM : 17.400.500.71 D. TITLE OF ESSAY : Force Majeure as The Reason for Delay in Fulfilling Achievements of Credit Agreements During the Covid-19 Pandemic E. KEYWORDS : Force Majeure, Agreement, Breach of Contract, Covid-19 Pandemic F. PAGES : 97 Pages G. REFERENCES : 39 Books + 4 Constitutions H. SUMMARY The world is being hit by a new virus called Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The virus is included in a new type of pneumonia virus that originated in Wuhan, China. This virus then spreads to all regions including Indonesia. The spread of this virus is caused by direct human-to-human interactions. Several countries have implemented a lockdown system, but in contrast to Indonesia, the government has implemented a social distancing system by maintaining distance and requiring people to carry out all activities as usual but at home in an effort to cut the spread of the Covid-19 virus. In addition, the government has also implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which are also regulated in Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 concerning about Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The existence of these social restriction regulations not only has an impact on health but also has an impact on human activities, one of which is in the economic aspect, namely the credit agreement between the debtor and creditor (bank). With the limitation of human activities during the Covid-19 pandemic, many people cannot carry out their achievements because by doing work, this will increase income that can support the implementation of achievements. However in reality, this does not only affect the debtor but also the bank. Bank operational funds are rotated in the form of credit. The existence of this pandemic has increased the number of non- performing loans. The presence of the Covid-19 pandemic was then used as an excuse as a force majeure which resulted in obstruction of an achievement in the credit agreement. In theory, force majeure is a condition caused by nature itself. Meanwhile, according to Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 concerning about the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster which states that this pandemic is a non-natural disaster. Because of this, the author will examine in depth the formulation of the problem at this writing, namely about the legal consequences if the Covid-19 pandemic is considered a force majeure in credit agreements and settlement of defaults in implementing credit agreements in the presence of a situation. force majeure during the Covid-19 pandemic. In this writing, the writer used the literature study which is normative juridical in nature, with primary data from the law used with literature study. I. ADVISOR : 1) Advisor I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 2) Advisor II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.

Actions (login required)

View Item