Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri

Putra, Tobalogo (2022) Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (354kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (402kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (254kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (132kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (50kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (147kB)

Abstract

Profesi tenaga kerja migran ke luar negeri tidaklah mudah dan memiliki resiko yang tinggi selama bekerja di luar negeri sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja migran Indonesia. Maka diperlukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja. Tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri pun rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi sebelum diberangkatkan ke luar negeri bahkan selama mereka bekerja di luar negeri. maka diperlukan penegakan hukum untuk menanganinya. Dalam pembahasan permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penulis menggambarkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri terdapat pada UU No.18 Tahun 2017 namun peraturan pelaksanaanya untuk melindungi tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri belum ada dan konvensi internasional yang mengatur perlindungan tenaga kerja migran belum juga diratifikasi. Untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum perlu dilakukan kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara lain./ The profession of migrant workers abroad is not easy and has a high risk while working abroad so that problems arise for Indonesian migrant workers. Therefore, legal protection for Indonesian migrant workers is needed before, during, and after work. Indonesian migrant workers abroad are also vulnerable to criminal acts of trafficking in persons that occur before they are dispatched abroad even while they are working abroad. then law enforcement is needed to deal with it. In discussing the problems above, the writer uses normative legal research methods. With a statutory approach, where the author describes the protection and law enforcement of Indonesian migrant workers from criminal acts of trafficking in persons in accordance with applicable regulations From the results of the study, that the form of protection for Indonesian migrant workers abroad is contained in Law No. 18 of 2017 but the implementing regulations to protect Indonesian migrant workers abroad do not yet exist and international conventions governing the protection of migrant workers have not been ratified. For law enforcement against the crime of trafficking in persons is carried out based on Law no. 21 of 2007 and to optimize the law enforcement process, it is necessary to carry out international cooperation between the Indonesian government and other countries.

Actions (login required)

View Item