Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Humairoh, Tasya (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran)
HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (6MB)
[img] Text (BAB_I)
BABI.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (7MB)
[img] Text (BAB_II)
BABII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (13MB)
[img] Text (BAB_III)
BABIII.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (18MB)
[img] Text (BAB_IV)
BABIV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (12MB)
[img] Text (BAB_V)
BABV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DaftarPustaka.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (981kB)
[img] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (728kB)

Abstract

Pada saat melakukan Tindak Pidana seperti Korupsi, Pencurian, hingga Perdagangan Narkotika serta kejahatan lainnya. Para pelaku cenderung mendapatkan harta dengan jumlah yang sangat banyak dan harta tersebut akan dibuat seolah-olah sah di mata hukum, caranya adalah dengan melakukan Pencucian Uang. Atau dalam hal ini dikenal dengan Tindak Pidana pencucian Uang. Tindak Pidana pencucian Uang merupakan sebuah tindakan sebagai upaya menyembunyikan asal muasal harta kekayaan yang didapat dari hasil melawan hukum, untuk menjalankan aksinya para pelaku melakukan berbagai macam cara untuk menyembunyikan harta tersebut termasuk didalamnya dengan mengalihkan uangnya melalui transaksi yang disediakan oleh Perbankan. Perbankan dalam pencucian uang mempunyai peran yang penting terutama jika mengingat bahwa perbankan mempunyai sistem seperti merahasiakan identitas nasabah dan membuat rekening atas nama yang berbeda dengan cara yang sangat mudah. Sistem pembuktian terhadap para pelaku Tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan sangat diperlukan juga pembuktiannya harus berdasarkan kepada Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktiknya Pencucian uang senantiasa dilaksanakan lewat perantara perbankan dimana ia menjaga kerahasiaan nasabahnya termasuk dalam hal ini melindungi identitas Nasabahnya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis secara yuridis normatif melalui teknik pendekatan undang-undang, juga mengumpulkan data-data yang didapat dari Undang-Undang, Tulisan Hukum dan pendapat para ahli dengan melakukan analisa secara kualitatif. Tindak Pidana Pencucian Uang yang seringkali.Hasil penelitian ini yang berfokus juga ke dalam ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang disebutkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemidanaan adalah membuktikan tindak pidana asal dari para pelaku untuk dapat melakukan pemidanaan. Namun, didalam Undang-Undang tersebut juga terdapat kata tidak wajib membuktikan yang menjadi kontradiktif dan bertentangan dengan Pasal lain didalamnya. Untuk itu diperlukan sekali kepastian mengenai hal tersebut karena perbedaan kata dapat menimbulkan arti yang berbeda pula. Sementara selain menjamin kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal yang kontradiktif diperlukan pula pertanggungjawaban para pelaku terhadap kerugian yang ia timbulkan dengan pasti tanpa terkecuali selama kejahatannya bisa dibuktikan. Sementara didalam membuktikan kejahatan pelaku juga perlu diuraikan unsur-unsur apa saja yang menjadi kejahatan tersebut. Dalam tindak pidana pencucian uang yang transaksinya dilalui dengan perantara Perbankan tentu diperlukan peranan perbankan dalam membuktikan kesalahan para pelaku, dan agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap merugikan korban dari Tindak pidana asalnya juga menimbulkan kerugian kepada Negara bahkan perbankan ini sendiri. / When criminal act happen by the culprit like corruption, the theft, drugs trafficking and many more. A criminal always got the property or money from what they did with a very large number of money. And they often make it as if the money is fine or legal on eyes of law. The thing they did is Money Laundering. In this case often called as Money Laundering Crime. Money Laundering is an action to hide their treasure or money that they get by do something illegaly and against the law. To do his action all the criminals always do a many way to hide their money including do the something with Bank transaction. Bank have a main role on a Money Laundering crimes. If not mistaken the bank has an action to hide the identity of their customers and make another name so easily. To proof that all the criminals of money laundering that did transaction on the Bank has been wrong and against the law is need to Under the law of Prevention and eradication of Money Laundering Number 8 year 2010. Money laundering on the other of the sides always getting done by the Bank who always hide the identity of their customers and including all their secret eventhough the criminals rather they knew it or not. On this case the Author gonna used Normative juridical Analystic by statute approach. And collect all of the data from the law, including legal writing by expert opinion, or the expert itself. With qualitative analystic. And the results of this case is to proof there is Money laundering crime and make the criminals deserve to sentencing law need to proof it that what all they did is wrong and against the law. But the law in this case Jurisdiction number 8 said that they doesn’t need to proof the predicat crime happen or not. Its make confused just because one word it still ruined everything, one word itself really can changed anything because there is gonna have different translation. So it needs to be proof by legal certainly. And to proof that they against the law it means The bank should have an act though to proof the criminals is wrong and do transcaction by the bank. If all of this true and the criminals got accused by do money laundering they need to take all the responbility from what they did, cause it make a loss lot money of the victim including they could harmful The country and even the bank itself.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPandiangan, Hendri JayadiNIDN0302117904drhendrijayadi@gmail.com
Thesis advisorSibarani, Mery R LNIDN8846411019merysibaranidosen@gmail.com
Additional Information: Nomor Panggil : 345.023 23 Tas t 2022
Subjects: LAW
LAW > Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
LAW > Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > Interdisciplinary discussion of subjects > Economic law
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Users 1452 not found.
Date Deposited: 10 Mar 2022 06:31
Last Modified: 11 Oct 2022 02:12
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/7184

Actions (login required)

View Item View Item