Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Silaban, Anita Lestari Novita (2022) Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

[img] Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran)
HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (BAB_I)
BAB I.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (826kB)
[img] Text (BAB_II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (BAB_III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (BAB_IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (BAB_V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (169kB)
[img] Text (Daftar_Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (426kB)
[img] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (486kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan investasi Cryptocurrency ditinjau dari Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan penegakan hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Dilegalkannya transaksi cryptocurrency di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor cryptocurrency pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi cryptocurrency. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya transaksi tersebut bisa menjadi suatu peluang penerimaan perpajakan. Namun disayangkan belum tersedianya aturan pajak yang khusus untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Sehingga pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan khusus perpajakan yang mengatur Cryptocurrency agar pengguna token dan/atau crypto di Indonesia lebih patuh dalam pelaporan pajak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah kepustakaan, data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum./ The purpose of this study is to find out Cryptocurrency investment activities in terms of the Income Tax Law (PPh) and the law enforcement of Income Tax payments on cryptocurrency transactions in Indonesia. The legalization of cryptocurrency transactions in Indonesia is a breath of fresh air for the community. The increase in cryptocurrency investors every year indicates that there is a promising advantage from the transaction process. Even though Indonesia's economy is currently in recession, it doesn't have any effect on the sustainability of cryptocurrency transactions. So it can be said that the existence of these transactions can be an opportunity for tax revenue. However, it is unfortunate that there are no specific tax rules to regulate the collection of Income Tax on profits derived from cryptocurrency transactions in Indonesia. So the government has not been able to optimally control tax revenues from cryptocurrency transactions in Indonesia. The government should make special tax regulations that regulate Cryptocurrency so that token and/or crypto users in Indonesia are more compliant in tax reporting. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method, while the type of data used by the author is literature, secondary data through literature searches with the aim of obtaining legal materials.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorPandiangan, Hendri JayadiNIDN0302117904UNSPECIFIED
Thesis advisorSinaga, WetmenNIDN0330116103UNSPECIFIED
Additional Information: Nomor Panggil :343.052 Sil p 2022
Subjects: LAW
Divisions: FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum
Depositing User: Users 1558 not found.
Date Deposited: 22 Mar 2022 02:25
Last Modified: 11 Oct 2022 02:13
URI: http://repository.uki.ac.id/id/eprint/7082

Actions (login required)

View Item View Item