Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus -TPK/2018/PN Pdg)

Agusta, Gladys Rosseana (2022) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Honorer Dinas Perhubungan Padang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 08/Pid.Sus -TPK/2018/PN Pdg). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (344kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (320kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (167kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (172kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (43MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun sering terjadi perdebatan bahwa bagaimana jika seorang tenaga honorer yang melakukan tindak pidana korupsi dan bagaimana seorang tenaga honorer dapat menjadi subyek hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yusridis-normatif. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Penelitian ini mengkaji cara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menjerat seorang tenaga honorer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa pungutan liar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Terkait dengan honorer yang melakukan korupsi (pungli), pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor yang diperjelas dengan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dapat menjadi penjerat atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengganti sekaligus mencabut Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan turunan lainnya, yang mana telah menghapus kedudukan dari seorang tenaga honorer. Hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum disana, sebagaimana harusnya bahwa Undang-undang haruslah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Maka dengan begitu tidak akan menimbulkan keraguan dan multitafsir sehingga jelas tidak akan berbenturana tau menimbulkan konflik norma./ Corruption crimes committed by civil servants or officials are criminal acts of corruption that can only be committed by qualified people as civil servants or state administrators. That is, the criminal act that was formulated was solely formed for civil servants or state administrators. In this crime, it means that the person who is given something is a person who is a civil servant or state administrator. However, there is often a debate that what if an honorary employee commits a criminal act of corruption and how an honorary employee can become a legal subject in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This research is a qualitative research with a juridical-normative approach. The data in this study are secondary data collected through the literature study method. This study examines the way the Corruption Act in ensnaring an honorary employee who commits illegal levies and is associated with the latest law on employment, namely the State Civil Apparatus Law. Regarding honorariums who commit corruption (extortion), Article 12 letter e of the Corruption Law which is clarified by Article 1 paragraph (2) of Law no. 31 of 1999 concerning Corruption can be a trap for his actions. However, the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus to replace as well as revoke the Basic Employment Law and other derivatives, which has removed the position of an honorary worker. This makes there is no legal certainty there, as it should be that the law must have legal certainty. Normative legal certainty is when a statutory regulation is made and enacted with certainty because it regulates clearly and logically. So that way there will be no doubts and multiple interpretations so that it is clear that there will be no clashes or conflicts of norms.

Actions (login required)

View Item