Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Agustina, Rosalinda (2021) Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi) HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Download (982kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Download (439kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Download (299kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan khusus yang sangat luar biasa (extra ordinary crime), dalam hal ini ancaman hukuman juga memerlukan perlakuan khusus sebab sering terjadinya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi. Disparitas Pemidanaan terjadi terhadap tindak pidana yang sama dengan sanksi yang berbeda atau tindak pidana yang berbeda dengan sanksi yang sama. Disparitas dapat terjadi akibat rumusan sanksi pidana, perbedaan prosedur, perbedaan interpretasi dan perbedaan keputusan akhir. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud ingin mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi disparitas pemidanaan tersebut. Penelitian yang digunakan penelitian deskriptif analisis, dengan metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis kasus Tipikor pada Putusan Mahkamah Agung No. 108PK/Pid.Sus/2019, Putusan Mahkamah Agung No. 187PK/Pid.Sus/2019, dan Putusan Mahkamah Agung No. 218PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas dalam putusan korupsi adalah karena tidak adanya pedoman pemidanaan dan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Faktor hukum berarti bahwa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi hanya menetapkan batasan minimal dan maksimal, sehingga beratnya hukuman yang dijatuhkan sepenuhnya ditentukan hakim. Untuk meminimalisir disparitas hakim disarankan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, dan memahami konsep peradilan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Serta merumuskan pedoman pidana dengan merevisi sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor. Kata Kunci : Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Korupsi, Putusan Corruption is a special crime that is very extraordinary (extra ordinary crime), in this case the threat of punishment also requires special treatment because of the frequent disparity in the verdict of corruption crimes.Criminalization disparity occurs against the same crimes with different sanctions or different crimes with the same sanctions.Disparity can occur due to the formulation of criminal sanctions, differences in procedures, differences in interpretation and differences in final decisions.Therefore, this study intends to find out the causes of criminal disparity in the settlement of corruption crimes and efforts to overcome the disparity of criminalization. The research used descriptive research analysis, with the research method used in this study is juridical normative by analyzing the case Corruption on supreme court decision No.108PK/Pid.Sus/2019, Supreme Court Decision No.187PK/Pid.Sus/2019, and Supreme Court Decision No.218 PK/Pid.Sus/2019. The results showed that the causative factor of disparity in corruption verdicts is due to the absence of criminal guidelines and judges have the authority to impose criminal sanctions.Legal factors mean that the legislation on corruption crimes only sets a minimum and maximum limit, so that the weight of the sentence imposed is fully determined by the judge.To minimize the disparity of judges are advised to pay attention to the principles of criminal law, and understand the concept of the judiciary Article 2 and 3 of the Corruption Act.As well as formulating criminal guidelines by revising the minimum and maximum criminal sanctions in the Act of Corruption Keywords : Criminal Disparity, Corruption, perpetrators of Corruption, Verdict

Actions (login required)

View Item