Julio, Airlangga (2017) Implikasi Kontrak Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kontrak Baku. S1 thesis, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
|
Text (Hal_Judul_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Abstrak)
Hal_Judul_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Abstrak.pdf Download (5MB) | Preview |
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB) |
||
Text (Bab II)
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) |
||
Text (Bab III)
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (838kB) |
||
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) |
||
Text (Bab V)
Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) |
||
|
Text (Daftar_Pustaka)
Daftar_Pustaka.pdf Download (273kB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
Lampiran.pdf Download (93MB) | Preview |
Abstract
Penguasaan negara terhadap sumber daya alam selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, khususnya penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi. Manusia menyadari minyak dan gas bumi dapat menjadi katalisator kemajuan suatu peradaban. Seiring berjalannya waktu terdapat banyak perbedaan konsep penguasaan minyak dan gas bumi antara negara yang satu dengan yang lain. Pemerintah Indonesia memahami bahwa kegiatan usaha hulu pertambangan minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi, biaya tinggi dan teknologi tinggi sehingga memerlukan bantuan modal asing dalam mengelolanya. Walaupun demikian pemerintah Indonesia tidak secara serta merta melepaskan penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, namun diberlakukan sistem kontrak pertambangan minyak dan gas bumi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, mempunyai standardisasi dan dipakai berulang-ulang. Maka kontrak pertambangan minyak dan gas bumi merupakan kontrak baku. Esensi kontrak baku yang memiliki kesempatan negosiasi mendekati nihil, maka kontrak pertambangan minyak dan gas bumi juga memiliki implikasi dalam hal menjadikannya sebagai kontrak baku. Penelitian ini memaparkan implikasi-implikasi tersebut dan memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah Indonesia dan kontraktor sehingga pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dapat efektif dan efisien serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data terutama. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis mengumpulkan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti karya para ahli hokum serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Penulis juga menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan pemangku kepentingan sebagai data yang menunjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kaitan antara prinsipprinsip kontrak baku dengan kontrak bidang pertambangan minyak dan gas bumiserta untuk mengenai implikasi penerapan kontrak baku dalam kontrak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Penulis menemukan bahwa kontrak pertambangan minyak dan gas bumi sebagai kontrak baku dapat menghambat penggalian potensi cadangan minyak dan gas bumi di bagian indonesia timus yang baru 9 persen dikelola, berdasarkan kasus perbedaan penafsiran besaran pajak yang trejadi antar 14 perusahaan asing dengan pemerintah Indonesia karena kontrak pertambangan minyak dan gas bumi hanya memberikan sedikit ruang dalam negoisasi
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Subjects: | LAW | ||||||||||||
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > Ilmu Hukum | ||||||||||||
Depositing User: | Ms Sari Mentari Simanjuntak | ||||||||||||
Date Deposited: | 29 Nov 2018 06:55 | ||||||||||||
Last Modified: | 29 Nov 2018 06:57 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/458 |
Actions (login required)
View Item |