PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA (Studi Kasus Putusan No: 4/ Pid.Pra/2022/PN Kla)

Lumbantoruan, Jimmi Aprianto (2025) PERTANGGUNG JAWABAN PENYIDIK KEJAKSAAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN SEORANG TERSANGKA (Studi Kasus Putusan No: 4/ Pid.Pra/2022/PN Kla). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (467kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (934kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (752kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (532kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (375kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (502kB)

Abstract

Hukum pidana Ind onesia memiliki tujuan untuk melindungi dan menyelematkan individu atas adanya kejahatan dalam Masyarakat, maka dari itu tujuan tersebut harus tetap dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan lolos disebabkan kesalahan dalam penyelidikan atau sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyelidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa berdasarkan undang – undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang disangka melakukansuatu tindak pidana yaitu berupa ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan nya yang berupa imbalan sejumlah uang dan pemulihan nama baik karena ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Didalam hukum Indonesia juga mengenal yang Namanya asas equality before the law yang menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Yang artinya bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dan melangar suatu peraturan perundang- undangan baik itu pejabat, baik itu Masyarakat biasa mempunyai kewajiban untuk mempertangung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan dapat dituntut secara hukum. Maka berdasarkan urian diatas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, serta menuliskan nya dalam penulisan sikripsi yang rumusan masalah nya sebagai berikut: Bagaimana hak tersangka akibat tidak sah nya penetapan seorang tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan, Bagaimana pertangung jawaban profesi atas tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik kejaksaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus, yang ditopang Bersama data yang diperolah dari data kepustakaan diantaranya buku – buku ,peraturan perundang – undangan, serta putusan pengadilan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk supaya kedepanya kejakssan selaku Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan lebih berhati – hati dalam menetapkan seorang tersangka yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut tujuan lain dari penelitian ini juga dimaksudkan agar korban yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi dalam prosesnya tida terbukti dapat mendapatkan hak nya sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi hak tersangka yang penetapan tidak sah dalam Putusan Praperadilan Nomor( 4/Pid.Pra/2022/PN Kla) menyatakan bahwa kejaksaan selaku termohon keliru dalam melakukan proses penyelidikan. sedangkan bagi pemohon sendiri akibat hukum nya hanya membebaskan pemohon dari segala tuntutan hukum./Indonesian Criminals law has the ain of protection and rescuing individuals from crimes in society, thereofer this aim mus be maintained so that it is not possible for crimes to escape due to errors in investigation or conversely there are no crimes which due to wrong investigation methods cause people suffer and are punished without law. The legal protection provided by the state to victims of wrongfull arrest, namely in the form of compensation and rehabilitation, is a person right to obtain fulfillment of their good name for being arrested, detained, prosecuted or tried without reasons based on law or due to a mistake regarding the person or the law applied in the manner regulated in the criminal procedure code. In Indonesian law there is also something called the principle of equality before the law which states that all people must be treated equally before the law. Which means that every person who makes a mistake and violates a statutory regulation, be it an official or an ordinary citizen, has an obligation to be responsible for his actions before the law an can be prosecuted legally. So, based on description above the author is interested in researching this matter,and writing it in a thesis, the formulation of the problem is as follows what are the rights of suspects due to the illegality of an arrest and detention carried out by prosecutors investigators. The type of research used in this writing is normative juridical research with a statutory approach and case approach, which is supported by data obtained from library data including books, statutory regulations and court decesions. This research it self aims to ensure that in the future the prosecutors office, as the institution that has the authority to carry out investigations will be more careful in determining suspects who should be suspected of being the perpetrators of criminal acts. Apart from this research is also to ensure that victims who experience wrongful arrest and detention can obtain their rights in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The type of research used in this writing is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, statutory regulations, and court decesions. This research it self aims to ensure that in the future the prosecutors office, as the institusion that has the authority to carry out investigations, will be more careful in determining suspects who sould be suspected of being the perpetrators of criminal acts. Apart from this another aim of this research is also to ensure that victims who experience wrongful arrest and detention can obtain their right in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Based on the research results legal protection for the rights of suspects whose arrest is illegal in pretrial decision (number 4/Pid.Pra/2020/PN Kla) states that tehe prosecutors office as the respondent made a mistakes in carrying out the investigation process. Whereas for the legal consequence is only to free thet applicant from all legal demands.

Actions (login required)

View Item