PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KELALAIAN PROFESIONAL MEDIS OLEH DOKTER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Siregar, Hizkia Maharsalel (2026) PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KELALAIAN PROFESIONAL MEDIS OLEH DOKTER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (317kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (273kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (229kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (234kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (73kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (226kB)

Abstract

Malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi perhatian khusus. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 masih sangat awam di telinga masyarakat. Kepastian hukum dan perlindungan hukum perlu ditegakkan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik tenaga medis pasca berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dan pertanggungjawaban terhadap pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan praktik medis harus berlandaskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan berlandaskan pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur oprasional. Dalam penyelenggaraan praktik medis jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis maka dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi) dan juga melalui proses pengadilan (litigasi). Penyelesaian melalui jalur pengadilan, dapat di ajukan ke peradilan perdata dan pidana, atau bisa juga melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). Dalam hal terbuktinya pelanggaran hukum yang dilakukan tenaga medis makan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. /Medical malpractice committed by medical personnel has become a subject of particular concern, especially as Law Number 17 of 2023 remains relatively unfamiliar to the general public. Consequently, legal certainty and legal protection must be strictly upheld. The research problems addressed in this study are: first, how the regulation of medical practice is organized following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health; and second, the mechanisms for dispute resolution and liability regarding patients whose interests are harmed by the actions of medical personnel in providing health services under said Law. This research employs a normative juridical method. The data utilized are secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the conduct of medical practice must be fundamentally based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as adherence to professional standards, service standards, and standard operating procedures (SOP). In the event of violations committed by medical personnel during medical practice, disputes can be resolved through out-of-court (non-litigation) mechanisms or through court proceedings (litigation). Legal actions through the court system may be filed in civil or criminal courts, or processed through the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi - MDP). Should a legal violation be proven, medical personnel shall be subject to sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Actions (login required)

View Item