Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Studi Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg

Hutauruk, Tiar Jesicka Sarma (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Studi Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (309kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (538kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (680kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (405kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (178kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)

Abstract

Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya merupakan permasalahan penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kosmetik tidak selalu diimbangi dengan kesadaran akan keamanan produk, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dalam putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan literatur hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur secara normatif, namun penerapannya belum optimal. Putusan pengadilan menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan konsumen./ The circulation of illegal cosmetics containing hazardous substances constitutes a significant issue in consumer protection in Indonesia. The high public demand for cosmetic products is not always accompanied by adequate awareness of product safety, a condition that is exploited by business actors to distribute cosmetics without a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The formulation of the problems in this thesis is: how is legal protection provided to consumers who use illegal cosmetics containing hazardous substances, and how is the legal liability of business actors who distribute illegal cosmetics addressed in Decision Number 600/Pid.Sus/2023/PN Llg. This study is a normative legal research using a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 on Health, BPOM Regulation Number 12 of 2023, BPOM Regulation Number of 2024, and BPOM Regulation Number 25 of 2025. Secondary legal materials were obtained from books and legal literature, while tertiary legal materials were in the form of dictionaries. The results of the study indicate that legal protection for consumers has been normatively regulated; however, its implementation has not been optimal. Court decisions show the criminal liability of business actors, highlighting the need to strengthen supervision and law enforcement to ensure legal certainty and consumer safety.

Actions (login required)

View Item