PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINTAS BATAS DI LAUT INDONESIA: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Belseran, Alioth Wilem (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINTAS BATAS DI LAUT INDONESIA: PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (765kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (878kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (806kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (827kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (793kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (756kB)

Abstract

ABSTRAK A. Nama : Alioth Wilem Belseran B. NIM : 2340058043 C. Bagian : Hukum Perdata D. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas : Di Laut Indonesia : Perspektif Kepastian Hukum E. Halaman : 106 Halaman + Daftar Pustaka F. Kata Kunci : penegakan hukum, kejahatan lintas batas, kepastian hukum, laut Indonesia, UNCLOS. G. Ringkasan isi : Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan wilayah lautnya dari berbagai bentuk kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses tersebut. Penelitian mengg unakan pendekatan normatif dan deskriptif-analitik dengan mengkaji regulasi nasional seperti UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar hukum yang cukup kuat dan lembaga-lembaga seperti Bakamla, TNI AL, dan Polairud memiliki peran yang signifikan, penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, antara lain: tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta budaya hukum yang belum mendukung kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum—yang mencakup legalitas, non-retroaktivitas, aksesibilitas, transparansi, dan keadilan substantif—belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum di laut Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan maritim seperti radar dan drone, serta reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan lintas batas. Kepastian hukum yang kokoh dibutuhkan untuk menjamin perlindungan terhadap kedaulatan negara, mendorong kerja sama internasional, dan menciptakan sistem penegakan hukum laut yang efektif, adil, dan berkelanjutan. H. Daftar Acuan : 24 Buku + 3 Undang-Undang + 2 Konvensi + 73 Artikel Jurnal I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H. Dosen Pembimbing II : Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H."/"ABSTRACT A. Name : Alioth Wilem Belseran B. NIM : 2340058043 C. Specific Program : Civil law D. Title : Law Enforcement Against Transboundary Crimes in : Indonesian Seas: A Legal Certainty Perspective E. Page : 106 Page + Bibliography F. Keyword : Law Enforcement, Transnational Crime, Legal : Certainty, Indonesian Waters, UNCLOS. G. Content summary As the largest archipelagic state in the world, Indonesia faces serious challenges in securing its maritime territory from various forms of transnational crimes such as drug smuggling, human trafficking, piracy, and illegal fishing. This thesis aims to analyze the implementation of law enforcement against transnational crimes in Indonesian waters and to examine the application of legal certainty principles in that context. The study adopts a normative and descriptive-analytical approach by reviewing national regulations such as Law No. 66 of 2024 on Shipping, Law No. 34 of 2004 on the Armed Forces, and international instruments like UNCLOS 1982. The findings reveal that although Indonesia has a relatively strong legal framework and institutions such as Bakamla, the Navy, and the Water and Air Police play vital roles, law enforcement at sea remains hindered by overlapping jurisdictions, limited technological and human resources, and a legal culture that does not fully uphold the principle of legal certainty. Elements of legal certainty—such as legality, non-retroactivity, accessibility, transparency, and substantive justice—have not been consistently implemented in practice. The thesis recommends enhancing inter-agency coordination, optimizing the use of maritime surveillance technologies such as radars and drones, and reforming maritime law to better address the challenges of transnational crime. A robust framework of legal certainty is essential to ensure sovereignty protection, foster international cooperation, and build an effective, fair, and sustainable maritime law enforcement system. H. Reference List : 24 Book + 3 Constitution + 2 Convention + 73 Journal Article I. Academic Advisor I : Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H. Academic Advisor II : Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.

Actions (login required)

View Item