REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS

Simanjuntak, Nelson (2024) REFORMULASI NORMA LARANGAN POLITIK UANG UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB)
	Text BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (10MB)
	Text BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14MB)
	Text BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text BABVI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (478kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa jual-beli suara antara kandidat dengan pemilih selalu terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, perbuatan yang lazim disebut sebagai politik uang itu adalah tindakan melanggar hukum dan calon kepala daerah yang melakukannya dapat dijatuhi hukuman pidana dan sanksi administrasi berupa pembatalannya sebagai peserta pemilihan. Ada tiga rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Pertama, apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran norma larangan politik uang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kedua, mengapa norma hukum larangan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah perbuatan jual-beli suara dalam Pilkada-langsung. Ketiga, bagaimanakah seharusnya norma hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada-langsung? Melalui metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis-normatif atau doktrinal yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sebagai penelitian yang bersifat doktrinal, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa norma larangan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tidak efektif mencegah praktik jual-beli suara tersebut karena rumusan norma hukum materilnya mengandung lingkup kaidah atau wilayah penerapan yang sangat luas. Selain itu, ketentuan hukum formil yang mengatur tatacara penegakan norma materil larangan politik uang tersebut membatasi waktu penanganan pelanggaran yang sangat pendek. Akibatnya, banyak laporan pelanggaran menjadi daluarsa dan penegak hukum terpaksa menghentikan penanganannya. Karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah melakukan reformulasi norma larangan politik uang tersebut agar konsep dan rumusannya sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat, dengan berpedoman pada asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik./This study aims to find out why vote buying between candidates and voters always occurs in regional head elections. In fact, the act commonly referred to as money politics is an unlawful and the regional head candidates who do so can be subject to criminal penalties and administrative sanctions in the form of cancellation as election participants. There are three formulations of the problem to be answered through this study. First, is law enforcement against violations of the norm prohibiting money politics carried out in accordance with laws and regulations? Second, why is the legal norm prohibiting money politics regulated in the Regional Head Election Law ineffective in preventing vote buying in direct regional head elections. Third, what legal norms should be applied to prevent the practice of money politics in the implementation of direct regional head elections? The research method used in this study is juridical-normative or doctrinal which is supported by empirical data, with a statutory and case approach. As a doctrinal research, this study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study provide the conclusion that the norm prohibiting money politics regulated in the Regional Election Law is not effective in preventing the practice of vote buying and selling because the formulation of its material legal norms contains a very broad scope of rules or areas of application. In addition, the formal legal provisions that regulate the procedures for enforcing the material norm prohibiting money politics limit the time for handling violations to a very short time. As a result, many reports of violations expire and law enforcement is forced to stop handling them. Therefore, based on the results of this study, it is recommended that the government have to reformulate the norm of the prohibite money politics so that its concept and formulation are in accordance with legal needs in the midst of society, guided by the principles of forming good laws and regulations.

Actions (login required)

View Item