Kewenangan International Criminal Court Dalam Melakukan Penegakan Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Pidana Internasional Di Negara Yang Bukan Meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998

Angelita, Novelia (2025) Kewenangan International Criminal Court Dalam Melakukan Penegakan Hukum Kepada Pelaku Kejahatan Pidana Internasional Di Negara Yang Bukan Meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (428kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (363kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (230kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (275kB)

Abstract

Menanggapi pengaduan dari 3 (tiga) organisasi hak asasi manusia Palestina kepada ICC yang pada intinya meminta dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap 3 (tiga) pimpinan Israel, setelah lebih dari satu tahun sejak pengaduan tersebut, ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri, Yoav Gallant selaku Mantan Menteri Pertahanan Israel dan Mohammed Deif selaku Kepala Militer Hamas namun, setelah terbitnya Surat Penangkapan atas ketiga orang tersebut di atas apakah pada akhirnya surat penangkapan tersebut dapat menjadi solusi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sampai saat ini antara Israel, Palestina dan Hamas. Hal tersebut yang menjadi isu hukum terkait bagaimana hukum internasional dalam hal mengadili kejahatan israel serta berhasil atau tidaknnya ICC untuk menjaga keadilan internasional. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana Kewenangan ICC dalam hal Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional terhadap suatu Negara yang tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Apakah ICC dapat melakukan penangkapan Kepada Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri melalui Surat Perintah Penangkapan oleh Hakim ICC. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan ketentuan yang tertdapat dalam Statuta Roma 1998 menyatakan ICC memiliki yurisdiksi nya pada 4 (empat) kejahatan internasional yakni kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, dan agresi. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili Israel terlepas negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, karena Israel menjadi negara dari pelaku kejahatan perang yang terjadi di Palestina yang merupakan negara peserta. Secara hukum Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC memang berlaku namun pada kenyataannya tidak menjamin akankah Netanyahu dapat ditangkap atau tidak, seperti yang diketahui bahwa ICC tidak memiliki polisi dunia. Kerjasama dari negara-negara peserta yang dapat membantu ICC dalam melakukan penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu karena Israel bukan negara peserta yang dapat ditangkap di negara nya sendiri./In response to the complaint from three Palestinian human rights organizations to the ICC, which essentially requested the issuance of arrest warrants against three Israeli leaders, after more than a year since the complaint, the ICC issued arrest warrants against Benjamin Netanyahu as Prime Minister, Yoav Gallant as former Israeli Minister of Defense, and Mohammed Deif as Head of Hamas Military. However, after the issuance of the arrest warrants against these three individuals, can these arrest warrants ultimately serve as a solution to the ongoing humanitarian crimes between Israel, Palestine, and Hamas? This raises a legal issue regarding how international law addresses Israeli crimes and whether the ICC will succeed in upholding international justice. This research is of a normative juridical type using secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The formulation of the problem raised is: How does the ICC's authority in law enforcement regarding international crimes apply to a country that has not ratified the 1998 Rome Statute, and can the ICC arrest Benjamin Netanyahu as prime minister through an Arrest Warrant issued by the ICC judges The research findings indicate that based on the provisions contained in the Rome Statute of 1998, the ICC has jurisdiction over four (4) international crimes, namely war crimes, crimes against humanity, genocide, and aggression. The ICC has the authority to prosecute Israel regardless of whether the country has ratified the Rome Statute of 1998, because Israel is a state involved in war crimes that occurred in Palestine, which is a participating state. Legally, the Arrest Warrant issued by the ICC is indeed valid, but in reality, it does not guarantee whether Netanyahu can be arrested or not, as it is known that the ICC does not have a world police force. Cooperation from participating countries can assist the ICC in arresting Benjamin Netanyahu because Israel is not a participating country where he can be arrested in his own country.

Actions (login required)

View Item