Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Merek Yang Sama Atau Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Dave Rouw, Matius (2025) Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Merek Yang Sama Atau Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (291kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (341kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (288kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (230kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (242kB)

Abstract

Skripsi ini membahas pengaturan hukum yang melindungi pemilik merek terhadap merek yang sama atau serupa di indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana hukum di indonesia melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek yang serupa atau identik, serta bagaimana penyelesaian sengketa merek tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan terseiel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan payung hukum yang kuat bagi pemilik merek terdaftar. Namun, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran merek. Studi kasus pada Putusan Nomor 83/Pdt.Sus�Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain Kesimpulan penelitian ini adalah Pemilik merek berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa sejenis. Namun, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pelanggaran merek, terutama jika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Hakim mempertimbangkan secara yuridis pembatalan pendaftaran merek POLO dengan didasarkan pada prinsip itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya yang tertuang dalam UU Merek./ This thesis discusses the legal arrangements that protect trademark owners against the same or similar brands in Indonesia, with a case study on Decision Number 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. This research focuses on analyzing how the law in Indonesia protects trademark owners from infringement of similar or identical trademarks, as well as how the resolution of trademark disputes is carried out based on court decisions. This research uses a normative juridical method with a case approach. The data used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides a strong legal umbrella for registered trademark owners. However, there are still legal loopholes that allow trademark infringement to occur. The case study in Decision Number 83/Pdt.Sus-Brand/2022/PN Niaga Jkt.Pst shows that the court decided to cancel the registration of a trademark that is considered to have a fundamental similarity with the registered trademark belonging to another party The conclusion of this study is that the trademark owner has the right to prohibit other parties from using the same or similar trademark for similar goods or services. However, there are still legal loopholes that allow trademark infringement, especially if the registration is done in bad faith. The judge juridically considered the cancellation of the registration of the POLO trademark based on the principle of bad faith and similarity in its main points contained in the Trademark Law

Actions (login required)

View Item