Analisis Yuridis Terhadap Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 350/Pdt.G/2023/PN.Bks)

Sianturi, Alicia Beatric Tifani (2025) Analisis Yuridis Terhadap Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor: 350/Pdt.G/2023/PN.Bks). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (405kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (494kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (305kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (316kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (215kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (288kB)

Abstract

Hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam permasalahan terkait perceraian, yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup anak yang terdampak oleh perceraian. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Namun dalam implementasinya sering kali kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah ketentuan mengenai permohonan nafkah anak akibat perceraian berdasarkan pasal 41b Undang-Undang Perkawinan, dan bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap gugatan yang tidak diminta dalam posita tetapi dimohonkan dalam petitum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Studi Putusan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perceraian tidak dapat menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, yang salah satunya terkait pemberian nafkah anak. Apabila dalam praktiknya di pengadilan, maka seorang hakim harus dapat memberikan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan./ Child maintenance rights are one of the important aspects in divorce-related issues, which aims to ensure the fulfillment of the living needs of children affected by divorce. In the legal context in Indonesia, the Marriage Law and other related regulations regulate the obligation of parents to provide maintenance to their children after a divorce. However, in its implementation, often these obligations are not carried out properly. The formulation of the problem in this thesis is how the provisions regarding child support applications due to divorce based on article 41b of the Marriage Law, and how the judge considers lawsuits that are not requested in the posita but are requested in petitum. This research is a normative legal research with a case approach. The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Decision Study, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, and other literature, tertiary legal materials in the form of dictionaries, then the collected legal materials are compiled and analyzed. From the results of this study, it can be concluded that in a divorce it is impossible to remove the obligations of parents to children, one of which is related to the provision of child support. If in practice in court, then a judge must be able to give consideration in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Actions (login required)

View Item