PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR WANPRESTASI DAN TIDAK BERSEDIA MENYERAHKAN JAMINAN FIDUSIA SECARA SUKARELA

Hutapea, Idris H (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR WANPRESTASI DAN TIDAK BERSEDIA MENYERAHKAN JAMINAN FIDUSIA SECARA SUKARELA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (647kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (702kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (526kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (737kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (684kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (694kB)

Abstract

ABSTRAK A. Nama : Idris H Hutapea B. NIM : 2040057023 C. Bagian : Hukum Ekonomi D Judul : : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dan Tidak Bersedia Menyerahkan jaminan Fidusia Secara Sukarela. E. Halaman : 96 Halaman + Daftar Pustaka. F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi dan Jaminan Fidusia G. Ringkasan Isi : Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui kredit dengan jaminan fidusia, yang memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan. Namun, risiko wanprestasi sering mempersulit eksekusi, terutama jika debitur menolak menyerahkan jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan dasar hukum eksekusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memperketat prosedur dengan mewajibkan persetujuan debitur atau penetapan pengadilan. Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Debitur Wanprestasi dan Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi dan Tidak Bersedia Menyerahkan Jaminan Fidusia Secara Sukarela Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder dari buku dan literatur lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengharuskan eksekusi melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan wanprestasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko kerugian finansial bagi kreditur. H. Daftar Acuan : 22 Buku + 1 Undang-undang + 1 Putusan I. Dosen Pembimbing I : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H., Dosen Pembimbing II : Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.,"/"ABSTRACT A. Name : Idris H Hutapea B. NIM : 2040057023 C. Specific Program : Economic Law D Title : Legal Protection for Creditors Against Defaulting Debtors Who Refuse to Voluntarily Surrender Fiduciary Collateral. E. Page : 96 Pages + References F. Keyword : Legal Protection, Default and Fiduciary Collateral. G. Summary : The rapid economic development in Indonesia has increased the need for financing through credit with fiduciary guarantees, which allows debtors to retain control over the collateral object. However, the risk of default often complicates execution, especially when debtors refuse to surrender the collateral. Law Number 42 of 1999 provides the legal basis for execution, but Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 tightens procedures by requiring debtor consent or a court order. The research problem in this thesis includes: How is the regulation of fiduciary guarantee execution for defaulting debtors implemented? and How is legal protection provided for creditors against defaulting debtors who refuse to voluntarily hand over fiduciary guarantees? This research adopts normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The data used consists of primary legal materials, such as Law Number 42 of 1999 and the Indonesian Civil Code, as well as secondary legal materials from books and other literature. The analysis is conducted descriptively and analytically to evaluate the legal protection for creditors and the procedures for executing fiduciary guarantees. The findings indicate that the execution of fiduciary guarantees is regulated under Law Number 42 of 1999 in conjunction with Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which requires court proceedings if no agreement on default exists. This creates legal uncertainty and increases the risk of financial losses for creditors. H. References : 22 Books + 1 Law + 1 Court Decision I. Academic Advisor I : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H., Academic Advisor II : Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.,

Actions (login required)

View Item