Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perdagangan Ikan Hiu atas Siripnya yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Chrimswati, Ester Anugrah (2025) Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perdagangan Ikan Hiu atas Siripnya yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_judul_Visi_Misi_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Abstrak) HaljudulVisiMisiKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (791kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (880kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (814kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (436kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (673kB)

Abstract

konteks perlindungan sumber daya perikanan dan kelestarian ekosistem laut. Praktik ilegal ini marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar dan lemahnya pengawasan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan ikan yang dilindungi tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis efektivitas regulasi dalam menindak perdagangan ilegal sirip hiu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasi permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengatur sanksi bagi pelaku perdagangan ilegal sirip hiu, implementasi di lapangan masih kurang optimal akibat keterbatasan pengawasan, serta kendala dalam koordinasi antarinstansi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pertanggung jawaban hukum yang ada / The trade in protected shark fins is a crucial issue in the context of protecting fisheries resources and preserving marine ecosystems. This illegal practice is rampant due to high market demand and weak supervision. Law No. 45/2009 on Fisheries has regulated criminal provisions against perpetrators who trade protected fish without a license. Therefore, an in-depth legal study is needed to analyze the effectiveness of regulations in cracking down on illegal trade in shark fins. This research uses a normative legal research method with a statutory approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials to identify legal issues. Based on the results of the research, it was found that although Law No. 45/2009 has regulated sanctions for perpetrators of illegal trade in shark fins, implementation in the field is still less than optimal due to limited supervision, as well as obstacles in coordination between law enforcement agencies. Therefore, efforts are needed to strengthen regulations, increase the effectiveness of existing legal accountability.

Actions (login required)

View Item