KAJIAN PENGATURAN IUS CONSTITUTUM AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA

PANJAITAN, DENY (2025) KAJIAN PENGATURAN IUS CONSTITUTUM AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HAL_COVER_JUDUL_DAFTAR_ISI_ABSTRAK) HALCOVERJUDULDAFTARISIABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (382kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (549kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (332kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (250kB)

Abstract

JUDUL : KAJIAN PENGATURAN IUS CONTITUTUM AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja perekonomian dalam dunia usaha sangat strategis dan menentukan. Bentuk badan usaha berbadan hukum seperti ini banyak diminati dalam masyarakat, terutama karena sifat pertanggung jawaban yang terbatas dari para pemegang saham jika terjadi kebangkrutan perusahaan, yang hanya sebatas besar saham yang dimilikinya, dalam arti harta kekayaan pemegang saham tidak ikut menanggung utang-utang perseroan. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dikualifikasikan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam melaksanakan kegiatannya diwakili oleh oragnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak jarang ditemui, anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan namun disisi lain, belum ada pengangkatan kembali dan/atau penggantian melalui RUPS. Hal ini akan menghambat jalannya operasional perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Dalaim kaitan inilah, beberapa permasalahan yang ingin dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanya dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik terhadap Perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian juridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah dan menganalisis kaidah-kaidah hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan Perseroan Terbatas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yang bersifat studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk Undnag Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur Perseroan Terbatas belum mengatur secara komprehensif terkait dengan status dan keberadaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan belum ada pengangkatan kembali atau penggantiannya melalui RUPS, termasuk mengatur akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan sehingga sering seklai menjadi persoalan hukum dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Positif, Direksi dan Dewan Komisaris, Masa Jabatan Yang Berakhir / TITLE: A Study on the Existing Legal Provisions of the Legal Consequences of the Actions of Directors and Commissioners Whose Terms Have Expired and Their Implementation The existence of Limited Liability Companies (LLCs) as business entities plays a strategic and crucial role in enhancing economic performance within the business sector. This form of legal entity is widely favored by the public, particularly due to the limited liability of shareholders in the event of corporate bankruptcy—meaning shareholders are only liable up to the value of their shares, and their personal assets are not held responsible for the company's debts. As a legal entity classified as a legal subject and bearer of rights and obligations, an LLC operates through its organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners. In practice, it is not uncommon to encounter situations where members of the Board of Directors and the Board of Commissioners continue performing their functions despite the expiration of their terms of office as stipulated in the Articles of Association, without reappointment and/or replacement by the GMS. This situation may hinder the company’s operations in achieving its objectives. In this context, this study addresses two main issues: how such situations are regulated under Indonesian positive law, and the legal consequences of actions and legal acts carried out by members of the Board of Directors and Board of Commissioners whose terms have expired, both for the company itself and for third parties. This thesis employs normative juridical research, using a statute approach that examines and analyzes legal norms contained in legislation, particularly those concerning Limited Liability Companies. The data used are secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature study techniques. The findings reveal that Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, along with Law Number 11 of 2020 on Job Creation, as components of Indonesia’s positive legal system governing LLCs, do not comprehensively regulate the status and authority of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners whose terms of office have expired as per the Articles of Association and have not yet been reappointed or replaced by the GMS. Nor do they sufficiently regulate the legal consequences of legal acts performed under such conditions, which often give rise to legal uncertainty and disputes in practice. Keywords: Positive Law, Board of Directors and Board of Commissioners, Expired Term of

Actions (login required)

View Item