Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Menjadi Hukum Kepailitan Indonesia Yang Progresif

PANGARIBUAN, JOHNSON SAHAT MARULI TUA (2025) Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Menjadi Hukum Kepailitan Indonesia Yang Progresif. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Cover_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) COVERJUDULDAFTARISIABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (501kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (729kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (574kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (44kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam praktiknya, kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengelola aset-aset KI yang dimiliki debitor pailit. Hal ini menyebabkan potensi nilai aset KI tidak dapat dioptimalkan, meskipun KI dapat menjadi alat penting dalam melunasi utang debitor. Ketidakpastian dalam menilai aset KI sering kali mengakibatkan pengabaian aset-aset tersebut dalam proses pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang lebih progresif diperlukan untuk mengintegrasikan aset KI dalam hukum kepailitan Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap KI serta memaksimalkan potensi nilai ekonomi dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris (doctrinal) wawancara. Teori-teori hukum yang mendasari kepailitan, seperti negara kesejahteraan, keadilan Pancasila, dan hukum progresif, menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset pailit. Kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, termasuk dalam boedel pailit menurut Pasal 1131 KUH Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004. Kasus Nyonya Meneer menunjukkan pentingnya pengelolaan aset ini dalam kepailitan. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat, baik preventif maupun represif, untuk memastikan keadilan bagi kreditor, debitor, dan masyarakat. Kata kunci: Perlindungan hukum, Kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, dan paten. / ABSTRACT In practice, Receivers often face difficulties in assessing and managing the intellectual property (IP) assets owned by bankrupt debtors. This results in the potential value of IP assets not being fully optimized, even though IP can be a crucial tool in settling the debtor's debts. The uncertainty in evaluating IP assets often leads to their neglect in the bankruptcy estate settlement process. Therefore, a more progressive legal reconstruction is needed to integrate IP assets into Indonesia's bankruptcy law, so that better protection for IP can be provided and its economic value can be maximized in the bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) processes. The research methodology used in this study is descriptive-analytical with a primary juridical-normative approach supported by juridical-empirical (doctrinal) interviews. The legal theories underpinning bankruptcy, such as the welfare state theory, Pancasila justice, and progressive law, emphasize the importance of protecting intellectual property as bankruptcy assets. Intellectual property, such as trademarks, copyrights, and patents, is included in the bankruptcy estate according to Article 1131 of the Civil Code and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy. The Nyonya Meneer case highlights the importance of managing these assets in bankruptcy. Legal protection aims to safeguard the rights of individuals and society, both preventively and repressively, to ensure justice for creditors, debtors, and the community. Keyword: Legal protection, Intellectual property, such as trademarks, copyrights, and patent.

Actions (login required)

View Item