KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA PADA PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (ANALISIS: PUTUSAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN.JAKSEL)

Siregar, Aprialdo Wardono (2024) KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA PADA PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (ANALISIS: PUTUSAN NOMOR 1225/PID.B/2020/PN.JAKSEL). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (635kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (364kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (454kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (392kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (384kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (326kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (324kB)

Abstract

Melakukan pembelaan diri secara paksa merupakan salah satu faktor tindak pidana di Indonesia. Dengan sadar seseorang melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya tidak dibenarkan di dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia. Dengan tindak pidana yang dilakukannya, lantas dapat diterapkan suatu sanksi pidana bagi orang tersebut. Pembelaan terpaksa (noodweer) ialah alasan pembenar karena jenis sifat melawan hukumnya dinilai tidak ada. Dengan itu penulis dapat mengambil dua rumusan masalah, antara lain, yaitu Apa Unsur Yang Menyebabkan Pelaku Tidak Di Pidana Dalam Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa(noodweer); serta Analisa Terhadap Unsur Unsur Pembelaan Terpaksa. Dalam menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian berjenis hukum normatif, dengan melakukan metode pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Dengan didukung oleh teori pemidanaan dan teori kepastian hukum. Jenis data yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier—yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan pembenar terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, merupakan sebuah tindakan pembelaan terpaksa atau noodweer. Serta penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel dinilai sebagai sesuatu alasan yang dapat dibenarkan./ Carrying out forced self-defense is one of the factors of criminal acts in Indonesia. Knowingly someone commits an action that is basically not justified in the regulations that apply in Indonesia. With the crime committed, then a criminal sanction can be applied to that person. Forced defense (noodweer) is the justification because the type of nature against the law is considered not to exist. With that the author can take two problem formulations, namely, how to regulate the basis for the abolition of punishment according to the Criminal Code, especially regarding forced defense (noodweer); as well as how to apply the provisions mentioned above in the crime of persecution committed because of forced defense, especially in decision number 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel. In answering the two formulations of the problem, the author uses a research method of normative legal type, by using statutory, historical and comparative approaches. With the support of the theory of punishment and the theory of legal certainty. The types of data used are primary, secondary, and tertiary legal materials—which are carried out by means of a literature study. As for the results of this study, it can be concluded that the justification for the perpetrators who committed the crime of persecution that caused death was an act of forced defense or noodweer. As well as the application of forced defense (noodweer) related to the South Jakarta District Court Decision Number 1225/Pid.B/2020/PN.Jaksel is considered as a justifiable reason.

Actions (login required)

View Item