ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN LAKI-LAKI TINDAK PIDANA KEKERAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM (Studi Kasus Pembullyan Karyawan Laki-Laki Di Komisi Penyiaran Indonesia)

Sigalingging, Samuel Christoper (2025) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN LAKI-LAKI TINDAK PIDANA KEKERAN DAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM (Studi Kasus Pembullyan Karyawan Laki-Laki Di Komisi Penyiaran Indonesia). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Cover_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalCoverJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (648kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (17MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (579kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (670kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (363kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (529kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah posisi hukum laki-laki dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui perspektif prinsip Equality Before the Law atau Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. Fokus penelitian juga mencakup upaya memperluas perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa laki-laki korban kekerasan seksual masih sering tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan hukum positif serta penerapannya pada sejumlah kasus relevan. Data diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi pemerintah, dan kajian akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi korban laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah diakomodasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang mengatur pelecehan seksual nonfisik, dan Pasal 6 mengenai hak korban atas perlindungan dan pemulihan, belum sepenuhnya dioptimalkan. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menetapkan perbuatan cabul sebagai tindak pidana, namun hambatan sosial dan kelembagaan tetap menjadi penghalang bagi pemenuhan hak korban laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih inklusif, serta penguatan edukasi publik untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Kesetaraan Hukum. This study seeks to examine the legal standing of men within Indonesia's legal framework through the lens of the Principle of Equal Status Before the Law. It also aims to explore how male victims of sexual harassment and violence are afforded legal protection. Article 27, paragraph (1) of the 1945 Constitution asserts that all citizens are equal before the law. Nevertheless, in reality, male victims of sexual abuse and harassment frequently face inadequate legal protection. Employing a normative legal research method, this study reviews relevant statutory provisions and their implementation in selected cases. The data sources include legal texts, official government documents, and academic literature. A qualitative approach is applied to evaluate the effectiveness of current laws in safeguarding male victims of sexual violence. Findings reveal that although legal equality is formally recognized, its practical enforcement remains insufficient. Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, particularly Article 4 paragraph (2), addresses non-physical sexual harassment, and Article 6 guarantees the rights of victims to protection and recovery. Furthermore, the Indonesian Criminal Code criminalizes acts of indecency. Despite these provisions, both social stigma and institutional limitations continue to hinder the fulfillment of legal rights for male victims. As a result, comprehensive and inclusive legal reforms, along with heightened public awareness, are essential to ensure equal protection under the law. Keywords : Legal Protection, Sexual Violence, Legal Equality.

Actions (login required)

View Item