Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Pinjaman Dalam SPT Unifikasi : Implementasi Dan Pelaporannya Pada PT.XX Tahun 2024.

Lourent, Karen Julietta (2025) Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Pinjaman Dalam SPT Unifikasi : Implementasi Dan Pelaporannya Pada PT.XX Tahun 2024. D3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (477kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (840kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (363kB)
	Text (DaftarPustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (349kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Pajak penghasilan pasal 23 atas bunga pinjaman ialah suatu kewajiban perpajakan yang perlu diterapkan bagi setiap badan usaha, termasuk pada PT. XX yang bergerak dalam bidang pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank. Data sekunder yang dipakai ialah data bukti pemotongan pajak pada tahun 2014 dari bulan Januari hingga Desember yang di dapatkan dari Kantor Konsultan Pajak Milko Hutabarat & Partners. Penelitian ini dimaksudkan guna mengerti apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. XX telah sama dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas bunga pinjaman ini dilakukan dengan mengalikan jumlah bruto yang dibayarkan berdasarkan tarif yang berlaku dan melakukan pembuatan atas bukti pemotongan dalam aplikasi e-bupot sebagai dokumen resmi dalam mencatat jumlah besaran pajak yang telah dipotong. Dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan atas bunga pinjaman dilakukan dengan melalui Surat Setoran Elektronik (SSE) yang terintegrasi dengan sistem billing dalam website DJP online, serta dalam hal penyetoran ke kas negara dengan melalui Bank Central Asia, Tbk, dengan jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal pelaporan, dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT) Unifikasi. pajak atas bunga pinjaman disini sangat penting karena mencerminkan pendapatan atas imbal hasil modal yang menjadi bagian yang signifikan berdasarkan pada aktivitas keuangan pada perusahaan pegadaian. Bunga pinjaman termasuk pada objek pajak yang dikenakan dengan tarif 15% dan wajib dicatat secara akurat dan tepat agar dapat menghindari sanksi. Penulis melakukan perbandingan atas mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT. XX, maka dapat dinyatakan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh PT. XX telah sejalan dengan peaturan perpajakan yang ada. Kata Kunci: Bunga Pinjaman, e-bupot, Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Pemberitahuan Masa unifikasi/Article 23 income tax on loan interest is a tax obligation that must be applied to every business entity, including PT. XX which is engaged in the pawnshop sector as a non-bank financial institution. The secondary data used is the tax deduction evidence data in 2024 from January to December obtained from the Milko Hutabarat & Partners Tax Consultant Office. This study is intended to understand whether the calculation, deduction, deposit, and reporting of article 23 income tax at PT. XX are the same as the applicable provisions. In calculating article 23 income tax on loan interest, this is done by multiplying the gross amount paid based on the applicable rate and making proof of deduction in the e-bupot application as an official document in recording the amount of tax that has been deducted. In making income tax payments on loan interest, it is done through an Electronic Deposit Letter (SSE) which is integrated with the billing system on the DJP online website, and in terms of deposits to the state treasury through Bank Central Asia, Tbk, with a due date of the 10th of the following month. In terms of reporting, it is done using the Unification Periodic Notification Letter (SPT). tax on loan interest here is very important because it reflects income from capital returns which is a significant part based on financial activities in pawnshops. Loan interest is included in the tax object imposed at a rate of 15% and must be recorded accurately and precisely in order to avoid sanctions. The author compares the calculation, deduction, deposit, and reporting mechanisms according to the laws and regulations related to PT. XX, it can be stated that the calculation, deduction, deposit, and reporting mechanisms implemented by PT. XX are in line with existing tax regulations. Keywords: e-bupot, Ioan interest, PPh Article 23, Unification Periodic Tax Return

Actions (login required)

View Item