Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Yeo, Susilo Kurniawan (2025) Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABII) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABIV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABV) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (844kB)
	Text (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Judul Disertasi: Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Kata Kunci: pengaturan hukum, kedokteran estetika, pertumbuhan ekonomi Industri kedokteran estetika di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dengan potensi ekonomi yang sangat besar, namun perkembangannya tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai. Maraknya praktik ilegal oleh tenaga non-kompeten, penggunaan produk berbahaya, dan insiden yang membahayakan keselamatan pasien, yang menyoroti adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa regulasi spesifik diperlukan dan bagaimana strategi penyusunannya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan Teori Hukum Pembangunan untuk melihat peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial, Teori Kepastian Hukum untuk menekankan pentingnya aturan yang jelas, serta Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji sinkronisasi antara norma hukum (das sollen) dengan implementasinya di masyarakat (das sein). Pendekatan yang digunakan bersifat terintegrasi, mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi yang ada, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami doktrin-doktrin hukum terkait, dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan menganalisis sistem regulasi di negara lain. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan praktisi medis di bidang estetika. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum kedokteran estetika saat ini belum memadai, terfragmentasi, dan gagal memberikan kepastian hukum, sehingga menghambat potensi ekonomi. Oleh karena itu, strategi efektif yang disarankan adalah pembentukan sebuah peraturan khusus setingkat Peraturan Menteri Kesehatan yang komprehensif. Regulasi ini harus memuat Standarisasi Definisi Kedokteran Estetika, Ruang Lingkup Tindakan Kedokteran Estetika, Kompetensi dan Kredensial Tenaga Medis, Standar Operasional Prosedur, Fasilitas Klinik, Pengawasan Kedokteran Estetika dan juga Perlindungan Pasien Kedokteran Estetika. Disarankan agar Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, segera membentuk regulasi ini dengan melibatkan organisasi profesi, yang juga harus proaktif dalam menyusun standar teknis dan etik. / ABSTRACT Dissertation Title: Adequate Legal Regulation in the Field of Aesthetic Medicine as an Effort to Realize Economic Growth in Indonesia Keywords: legal regulation, aesthetic medicine, economic growth, legal development theory, legal certainty theory, legal protection theory The aesthetic medicine industry in Indonesia is showing rapid growth with enormous economic potential, but its development is not matched by an adequate legal framework. The rise of illegal practices by incompetent personnel, the use of dangerous products, and incidents that endanger patient safety highlight the legal gaps and uncertainty. This study aims to analyze why specific regulations are needed and how strategies for developing them can support economic growth. To analyze these issues, this study uses the Development Law Theory to examine the role of law as a means of social engineering, the Legal Certainty Theory to emphasize the importance of clear rules, and the Legal Protection and Consumer Protection Theory to guarantee patient rights. This study uses a normative-empirical legal research method, which examines the synchronization between legal norms (das sollen) and their implementation in society (das sein). The approach used is integrated, encompassing a statute approach to examine existing regulations, a conceptual approach to understand related legal doctrines, and a comparative approach by analyzing regulatory systems in other countries. Data collection was conducted through a combination of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and was reinforced by primary data obtained from in-depth interviews with medical practitioners in the aesthetic field. All collected data were then analyzed qualitatively and legally to answer the problem arised. The results of the study concluded that the current legal regulation of aesthetic medicine is inadequate, fragmented, and fails to provide legal certainty, thus hampering economic potential. Therefore, an effective strategy suggested is the formation of a special regulation at the level of a comprehensive Minister of Health Regulation. This regulation must include the Standardization of the Definition of Aesthetic Medicine, the Scope of Aesthetic Medicine Procedures, Competence and Credentials of Medical Personnel, Standard Operating Procedures, Clinical Facilities, Supervision of Aesthetic Medicine, and also Protection of Aesthetic Medicine Patients. It is recommended that the Government, through the Ministry of Health, immediately form this regulation by involving professional organizations, which must also be proactive in developing technical and ethical standards.

Actions (login required)

View Item