IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN)

Hatmoko, R. Aryo (2025) IMPLEMENTASI MAKNA FILOSOFI PASAL 23A UUD 1945 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERPAJAKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN (TINJAUAN KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DISKRESI ATAS PENGATURAN PAJAK PUSAT DAN KEPABEANAN). S3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Cover_Daftar_Isi_Abstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Bab_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Bab_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (516kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (823kB)

Abstract

ABSTRAK Bahwa sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23A disebutkan, bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada pasal 28H ayat (4) disebutkan, bahwa Setiap orang berhak “mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang ¬wenang oleh siapa pun”. Dari dua pasal tersebut sangat jelas diatur mengenai perlindungan hak warga negara terhadap kekuasan pemerintah. Dengan dasar pertimbangan pasal-pasal tersebut, pengaturan tentang perpajakan, yang bersifat memaksa dan tidak berkontribusi langsung terhadap masyarakat harus merupakan hasil kesepakatan antara pihak legeslatif sebagai wakil rakyat dengan eksekutif pelaksana pengaturan dan pemungutan pajak. Namun demikian, dengan dasar pertimbangan keperluan penerimaan negara selain adanya atribusi dari undang-undang, maka pengaturan perpajakan juga diatur dengan diskresi Peraturan Menteri Keuangan bahkan juga peraturan Direktur Jenderal yang bersifat peraturan kebijakan (beleids regel). Dalam peraturan perpajakan diatur ketentuan yang bersifat keharusan atau kewajban yang dibebankan kepada masyarakat, yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau diatur dalam peraturan atribusi juga peraturan kebijakan. Pengaturan perpajakan yang bersifat kebijakan ini menjadi berlawanan dengan UUD 1945. Tibor R. Machan menyatakan apabila pajak dikenakan diluar yang diatur atau tidak berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk kesewenangan (Taxation without representation is tyranny). Dalam tulisan ini akan diuji keberlakukan peraturan perpajakan tersebut terhadap maksud yang terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945. Dalam pengaturan perpajakan memiliki dasar filosofi khusus sesuai Pasal 23A UUD 1945 serta filisofi dari arti pajak itu sendiri. Penelitian ini meggunakan pendekatan dalam teori konstitusi, teori pembentukan hukum serta konsep teori validitas dan kepastian hukum yang mencakup perlindugan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum bila ditelaah dengan aturan yang ada di atasnya yang mengatur secara tegas tentang syarat pengaturannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (statute aproach) khususnya peratauran perpajakan. Penelitian ini bersifat normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan. Jenis data yang utama adalah data sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) yaitu studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan. Data yang diambil adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau data pustaka dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa konsep penerimaan negara, yang selama ini menjadi prioritas tindakan telah menimbulkan pembentukan peraturan perpajakan di luar batas kewenangan, tujuan negara hukum dan konsep kedaulatan rakyat. Kementerian Keuangan dan pejabat perpajakan memiliki kekuasaan dan kekuatan tidak hanya bidang administasi tetapi juga di bidang pidana, yang berlebih yang kemudian ditakuti oleh masyarakat. Kondisi yang kemudian berlawanan dengan maksud Pasal 23A UUD. Kata Kunci Pajak, Peraturan, Kebijakan, Keadilan, Kepastian Hukum / ABSTRACT In accordance with Article 23A of the 1945 Constitution, it is stated that "Taxes and other levies of a compelling nature for state purposes shall be regulated by law". Furthermore, Article 28H (4) states that every person has the right "to have private property rights and such property rights shall not be taken over arbitrarily by any person". These two articles clearly regulate the protection of citizens' rights against government power. Based on the consideration of these articles, the regulation of taxation, which is coercive and does not contribute directly to society, must be the result of an agreement between the legislature as the people's representative and the executive implementing the regulation and collection of taxes. However, on the basis of state revenue and delegation from the law, the regulation of taxation can be regulated by the discretion of the Minister of Finance Regulation and even the regulations under it which are policy regulations. The tax regulations stipulate provisions that are mandatory or obligations imposed on the community, which are not explicitly regulated in the law. This policy taxation regulation is contrary to the 1945 Constitution. Tibor R. Machan stated that if taxes are imposed outside those regulated or not based on the law, it is a form of arbitrariness (Taxation without representation is tyranny). This paper will examine the enforceability of the tax regulations against the intent contained in Article 23 A of the 1945 Constitution. This research uses an approach in constitutional theory, law formation theory and the concept of validity theory and legal certainty which includes legal protection, legal justice, legal certainty when examined with the existing rules above which expressly regulate the terms of regulation. The method used in this research uses a normative juridical approach by analyzing the problems associated with legislation (statute approach), especially tax regulations. This research is normative in nature, namely analyzing laws and regulations. The main type of data is secondary data which is analyzed through literature study. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents relevant to research in the library. The data taken is secondary data, namely data taken from second sources or library data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the results of the research, it is obtained that the concept of state revenue, which has been the priority of action, has led to the formation of tax regulations beyond the limits of authority, the objectives of the rule of law and the concept of popular sovereignty. The Ministry of Finance and taxation officials have power and strength not only in the administrative field but also in the criminal field, which is excessive and then feared by the public. This is contrary to the intent of Article 23 A of the Constitution. Key Word Taxes, Regulations, Policies, Justice, Legal

Actions (login required)

View Item