Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas Pengadaaan Barang di BPMSP Bekasi

Faatiha, Audrey Inzaghina Faatiha (2025) Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas Pengadaaan Barang di BPMSP Bekasi. D3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (225kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (264kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (206kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (269kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (193kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (232kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (2MB)

Abstract

Studi ini secara khusus meneliti bagaimana bendaharawan pemerintah menjalankan proses penghitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 setiap kali barang dibeli di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara atau badan usaha tertentu baik di sektor publik maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tingkat keberhasilan sistem yang berlaku saat ini dalam memungut dan melaporkan pajak. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya untuk menilai sejauh mana praktik saat ini selaras dengan undang-undang perpajakan yang relevan, khususnya pedoman utama yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK. 010/2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Informasi yang diterima melalui observasi cermat dan wawancara mendalam dengan bendahara terkait, serta tinjauan dokumentasi catatan dan laporan keuangan. Menurut hasil penelitian, penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 di BPMSP Bekasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mitra yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pungutan yang diterapkan adalah 1,5% dari harga barang. Pajak diserahkan melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan pelaporan PPh Pasal 22 bersama dengan bukti pungut secara teratur dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi studi ini juga menemukan beberapa area yang perlu diperbaiki. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan untuk menyerahkan pajak tepat waktu, bersama dengan pentingnya bendahara lebih memahami perubahan dan pembaruan kebijakan perpajakan. Studi ini diharapkan dapat membantu lembaga pemerintah lain dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih teratur, efektif, dan akuntabel. Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22 , Bendaharawan, Pengadaan Barang, Pemungutan Pajak, BPMSP Bekasi/This study specifically examines how government treasurers carry out the process of calculating, collecting and remitting Income Tax Article (ITA) 22 every time goods are purchased at the Bekasi Feed Quality and Certification Center (BPMSP). Income Tax Article 22 is a tax levied by treasurers or certain business entities in both the public and private sectors This study aims to examine the extent of the success rate of the system works in collecting and reporting the tax. Furthermore, it also seeks to assess the extent to which current practices are aligned with relevant tax laws, in particular the key guidelines outlined in Minister of Finance Regulation No. 41/PMK. 010/2022. This research was conducted using a field study approach. Information was received through careful observation and in-depth interviews with related treasurers, as well as documentation review of financial records and reports. According to the results of the research, the calculation and collection of Income Tax (PPh) Article 22 at Bekasi Feed Quality and Certification Center (BPMSP) has been carried out in accordance with applicable regulations and provisions. For partners who have a Taxpayer Identification Number (NPWP), the levy rate applied is 1.5% of the price of goods. Taxes are submitted through the Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) system, and Income Tax (PPh) Article 22 reporting along with proof of collection is regularly sent to the Directorate General of Taxes. But the study also found some areas for improvement. One area of concern is the ability to submit taxes on time, along with the importance of treasurers better understanding tax policy changes and updates. This study is expected to help other government agencies in managing tax obligations more regularly, effectively and accountably. Keywords: Income Tax Article 22, Treasurer, Goods Procurement, Tax Collection, BPMSP Bekasi

Actions (login required)

View Item