Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak – Hak Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Sengketa PT. Permata Nusa Mandiri Dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa )

Nuhujanan, Wilhelmina Kusuma (2025) Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak – Hak Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Dalam Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Sengketa PT. Permata Nusa Mandiri Dengan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa ). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Bab_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (452kB)
	Text (Bab_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (511kB)
	Text (Bab_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (493kB)
	Text (Bab_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (425kB)
	Text (Bab_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)
	Text (Daftar_Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada masalah PT. Permata Nusa Mandiri yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan adat masyarakat Adat Lembah Grime Nawa. Tetapi dalam hal ini masyarakat adat Lembah Grime Nawa menolak tindakan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi sengketa antara PT. PNM dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa dan Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. PNM dan Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan data primer yaitu melalui pengumpulan data bahan hukum sekunder yaitu wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi antara PT. PNM dengan masyarakat adat Lembah Grime Nawa disebabkan oleh perolehan tanah lokasi tanpa persetujuan utuh pemilik hak ulayat, perizinan usaha bertentangan dengan keputusan perlindungan hutan adat dan, ketidakpatuhan PT. PNM terhadap pencabutan izin. Sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat adat. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah pembentukan tim evaluasi perizinan, mencabut izin perusahaan, dan pemberian surat teguran pada perusahaan yang menunjukkan tidak adanya keadilan. Untuk itu, diperlukan sikap tegas dari pemerintah untuk melakukan pengecekan secara langsung serta memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan dialog agar menemukan solusi yang sama – sama menguntungkan. Kata Kunci : Pengakuan, Perlindungan, Hak –Hak Masyarakat Adat./ This research focuses on the problem of PT Permata Nusa Mandiri clearing oil palm plantations in the customary forest area of the Lembah Grime Nawa indigenous community. But in this case the indigenous people of Lembah Grime Nawa rejected the action. The formulation of the problem in this study is why there is a dispute between PT PNM and the Indigenous People of Lembah Grime Nawa and how the Dispute Resolution Efforts between PT PNM and the Indigenous People of Lembah Grime Nawa. In this research, the research method used is empirical research using primary data, namely through collecting secondary legal data, namely interviews to obtain valid data. The results of this study indicate that the dispute that occurred between PT PNM and the indigenous people of Lembah Grime Nawa was caused by the acquisition of location land without the full consent of customary rights owners, business licensing contrary to the decision to protect customary forests and PT PNM's non-compliance with license revocation. So that there is no legal certainty for indigenous peoples. The settlement efforts taken are the formation of a license evaluation team, revoking company licenses, and giving warning letters to companies that show a lack of justice. For this reason, a firm stance is needed from the government to conduct direct checks and facilitate both parties to conduct dialog in order to find a mutually beneficial solution. Keywords : Recognition, Protection, Rights Indigenous Peoples.

Actions (login required)

View Item