TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN SMN)

Tuegeh, Yoel Theofilus (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN SMN). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulDaftarisiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (533kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (340kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (21kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarKepustakaan.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (238kB)

Abstract

Pengaturan delik pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana, penerapan hukum pidana dalam putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi . Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan bagi penulis agar mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sedangkan berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut diatas. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk : Untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik berd,mm asarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana. Untuk menganalisis apakah penerapan hukum pidana dalam putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana, sehingga konstitusional Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Hakim Mahkamah Agung berpendapat judex facti Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PID.SUS/2018/ PT.YYK., tanggal 7 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Smn., tanggal 13 Maret 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Tri Margono alias Lowok bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. | Arrangements for defamation offenses through electronic media are based on the Information and Electronic Transactions Law and the Criminal Law, the application of criminal law in decision No.764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL is in accordance with the Information and Electronic Transactions Law and Criminal law According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Research is a means used by humans to strengthen, foster and develop knowledge. In order to get maximum results The purpose of writing this thesis is to fulfill the requirements for the writer to obtain a Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law at the Indonesian Christian University while based on the background and subject matter mentioned above. The objectives to be achieved in writing this thesis are to: To find out how the legal regulations regarding defamation through electronic media are based on the Law on Information and Electronic Transactions and Criminal Law. To analyze whether the application of criminal law in decision No.764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL is in accordance with the Electronic Information and Transaction Law and the Criminal Law. The criminal act of defamation is an act that attacks the good name. According to the Ruling of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 the interpretation of the norms contained in Article 27 paragraph 3 of the ITE Law regarding insult and/or defamation cannot be separated from its genus, namely the criminal law norms contained in Chapter XVI concerning insults that contained in the provisions of Article 310 and Article 311 of the Criminal Code, so that constitutionally Article 27 paragraph 3 of the ITE Law must be linked to Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. Several articles in the ITE Law that are prohibited from being violated in utilizing the internet world or actions that are prohibited from being carried out in accessing the internet world are Article 27, Article 28 and Article 29. The judges of the Supreme Court argued that the judex facti of the Sleman District Court and the Yogyakarta High Court had misapplied the law in trying the Defendant. Yogyakarta High Court Decision Number 26/PID.SUS/2018/PT.YYK., June 7 2018 which upheld the Sleman District Court Decision Number 40/Pid.Sus/2018/PN.Smn., March 13 2018 which appealed declares that the Defendant Tri Margono alias Lowok bin Suparman has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime intentionally and without rights distributing and/or transmitting and/or making Electronic Information and/or Electronic Documents that contain insults and/or defamation accessible. Good.

Actions (login required)

View Item