Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang

Yulianti, Sari (2025) Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsi) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (995kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (923kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (164kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (770kB)

Abstract

DPR RI memiliki kewenangan meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Produk hukum atau undang-undang yang disusun tentu melalui proses pembentukan dengan adanya partisipasi yang bermakna oleh publik, hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU Norn or 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan PerundangUndangan (UU PPP). Dalam Menyusun UU KUHP, DPR RI tentu berpegang teguh pada UU PPP tersebut sebagai pedoman. Melalui penelitian ini, mencoba untuk menganalisis proses penyusunan dan pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan acuan UU PPP. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori legislasi untuk melihat serangkaian proses dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori legislasi terse but juga coba dilengkapi dengan teori partisipasi publik untuk melihat lebih dalam bagaiamana keterlibatan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengkaji partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan atau pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Temuan daripada penelitian ini, meskipun serangkaian proses telah dilakukan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, akan tetapi masih terdapat perdebatan di masyarakat yang tak luput dari kritik sebagaimana bentuk dari partisipasi publik. Penelitian ini ltemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk seharusnya tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini dikarenakan Undang-undang Dasar, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi. Pemerintah perlu membuka lebar seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh UU PPP No. 13 Tahun 2022. / The Indonesian House of Representatives has the authority to cover three functions, namely the budget function, the supervisory function and the legislative function. The legal products or laws that are drafted certainly go through a process of formation with meaningful participation by the public, this is as regulated in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). In drafting the Criminal Code Law, the Indonesian House of Representatives certainly adheres to the PPP Law as a guideline. Through this study, we try to analyze the process of drafting and forming Law No. 1 of 202 3 concerning the Criminal Code with reference to the PPP Law. The theory in this study uses the theory of legislation to see a series of processes in the creation of legislation. In addition, the theory of legislation is also complemented by the theory of public participation to see more deeply how the public is involved in the formation of legislation. This study uses the statute approach and conceptual approach methods. The scope of this research is to examine meaningful public participation in the drafting or formation of Law Number 1 of2023 concerning the Criminal Code. The findings of this study, although a series of processes have been carried out in the preparation of Law Number 1 of 202 3 concerning the Criminal Code, there is still debate in society that is not free from criticism as a form of public participation. This study then provides recommendations to the government that it should not limit public involvement in the formation of laws. This is because the Constitution, and Law Number 13 of 2022 concerning the second amendment to Law Number 12 of 2011 have guaranteed the right of the community to participate. The government needs to open up as widely as possible public involvement in the process of forming laws. In this case, public involvement is part of the rights guaranteed by Law Number 13 of 2022 on PPP.

Actions (login required)

View Item