PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Marbun, Pangihutan (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (404kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (568kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (627kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (238kB)
	Text (DAFTARPUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (356kB)

Abstract

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu masalah paling krusial dalam sistem tata kelola keuangan negara di Indonesia. Tingginya angka penyimpangan dalam PBJP, sebagaimana dilaporkan oleh KPK dan berbagai lembaga lainnya, menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap pertanggungjawaban pejabat pengguna anggaran. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana pejabat pengguna anggaran apabila terjadi tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam kerangka teori, penelitian ini mengacu pada teori good governance serta teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana untuk menilai peran strategis pejabat pengguna anggaran dalam mencegah praktik korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pejabat pengguna anggaran kepada bawahannya, seperti kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, kerap menimbulkan celah hukum dan ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, meskipun pelanggaran terjadi pada level teknis, pengguna anggaran tetap memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai dalam pengawasan atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulatif dan peningkatan pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas pejabat pengguna anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. H. Daftar Acuan : 23 Buku, 8 peraturan perundang-undangan, 5 jurnal/artikel I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II : Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.,"/"ABSTRACT A. Name : Pangihutan Marbun B. NIM : 2440058016 C. Specific Program : Public Law D Title : Accountability of Officials Using Government Goods and Services Procurement Budgets for Corruption A. Page : 95 Page, Appendix, References B. Keyword :Criminal Liability, Budget User, Government : Procurement, Corruption, Good Governance. C. Summary : Corruption in the government procurement of goods and services sector (PBJP) remains one of the most critical issues within Indonesia's public financial management system. The high incidence of irregularities in PBJP, as reported by the Corruption Eradication Commission (KPK) and other institutions, highlights the urgency of re-evaluating the criminal liability of budget users (Pejabat Pengguna Anggaran). This study aims to examine the procurement process as regulated under Presidential Regulation Number 46 of 2025 and to analyze the scope and limitations of the criminal liability of budget users in the event of corruption. This research employs a normative legal method, using statutory, conceptual, and case study approaches. The data were collected through library research and consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The theoretical framework is based on the concepts of good governance and legal responsibility in criminal law to assess the strategic role of budget users in preventing corruption. The findings reveal that the delegation of authority from budget users to their subordinates—such as authorized budget users and commitment-making officials—often creates legal loopholes and ambiguity in criminal responsibility. In practice, even if violations occur at a technical level, the budget user may still bear legal responsibility if negligence in supervision or deliberate omission can be proven. Therefore, this study emphasizes the need for regulatory clarity and enhanced internal control mechanisms to reinforce accountability among budget users in public procurement, aiming to strengthen anti-corruption efforts within Indonesia’s public sector. D. Reference : 23 Books, 8 legislation, 5 journals/artclels E. Thesis Advisor I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H. Thesis Advisor II : Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.

Actions (login required)

View Item