PENEGAKKAN KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT (Studi Kasus: Pengungsi Rohingya di Indonesia)

Waruwu, Rebecca Claudia (2025) PENEGAKKAN KEDAULATAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT (Studi Kasus: Pengungsi Rohingya di Indonesia). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Daftar_Singkatan_Akronim_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranDaftarSingkatanAkronimAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (570kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (793kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (793kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (228kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (260kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB)

Abstract

Indonesia menjadi tujuan bagi pengungsi, terutama etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Namun, status hukum pengungsi di Indonesia masih belum jelas karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun demikian, Indonesia tetap mendapat tekanan dari komunitas internasional untuk memberikan perlindungan pengungsi, termasuk Rohingya, dalam rangka memenuhi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam penetapan status pengungsi di Indonesia dan bagaimana negara ini menjalankan kewajibannya meskipun menghadapi ketidakjelasan status tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konsep untuk memahami sistem hukum Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Fokus penelitian ini adalah peran UNHCR dalam menentukan status pengungsi dan bagaimana tanggung jawab Indonesia dalam menangani mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pengungsi Rohingya bergantung pada penilaian UNHCR, yang menunjukkan ketergantungan Indonesia pada mekanisme internasional dalam penetapan status pengungsi. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara keinginan Indonesia menjaga kedaulatan dan kenyataan bahwa negara ini lebih mengandalkan otoritas asing dalam menangani pengungsi, mencerminkan kurangnya sistem nasional yang independen. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang lebih jelas dan mandiri dalam menangani pengungsi.

Actions (login required)

View Item