Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

Marito, Rindu (2025) Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (280kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (331kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (160kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (165kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (13kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (16kB)
	Text (Lampiran) Lampiran..pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Penyertaan ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan kehendak yang sama. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pelaku dalam penyertaan terdiri dari pleger, doenpleger, medepleger, dan uitlokker. Kualifikasi terkait pelaku penyertaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait kualifikasi pelaku penyertaan dan pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL. Metode yang digunakan ialah metode hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder yang menggunakan bahan buku primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah pengaturan hukum terkait kualifikasi pelaku penyertaan dan pembantuan tidak tertulis secara jelas dalam KUHP dan hakim dalam memutus dan mengadili pelaku anak dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL tidak mempertimbangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pidana pembatasan kebebasan./ Participation is a criminal act committed by two or more persons jointly with the same will. Participation is regulated in Article 55 of the Criminal Code. The perpetrators in the participation consisted of pleger, doenpleger, medepleger, and uitlokker. The qualifications related to the perpetrators of participation are not explained in the Criminal Code. The formulation of the problem in this study discusses the qualifications of the perpetrators of participation and the judge's considerations in deciding and adjudicating the case of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. JKT.SEL. The method used is the normative legal method and the approach method used is the case and legislation approach method. The type of data in this study is secondary data that uses primary book material, namely the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The results that can be concluded from this study are that the legal arrangements related to the qualifications of participants and assistance are not clearly written in the Criminal Code and the judge in deciding and adjudicating child offenders in the case of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. JKT. SEL does not consider Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System related to the criminal restriction of freedom.

Actions (login required)

View Item