ANALISIS HUKUM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK “(Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”

Manurung, Martin Luther (2025) ANALISIS HUKUM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK “(Studi Kasus Putusan No.438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (916kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (650kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (706kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (398kB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang dapat diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi, diantaranya adalah akses informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana mengatur kekosongan hukum pinjaman online di Indonesia dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam hal pengaturan, pengawasan, dan sanksi. Bagaimana penyelesaian Hukum Pidana terkait Pinjaman Online di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Nomor 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan sebagai metodologi penelitian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pinjaman online dengan kemajuan teknologinya yang sangat pesat di Indonesia dapat menjadikan regulasi menjadi sangat penting. Akan tetapi, pinjaman online juga memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan data. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah memberikan regulasi dan pengawasan./The advancement of information technology today has had a significant impact on human life. Many conveniences can be obtained by humans with the existence of information technology, including faster and wider access to information. The formulation of the problem in this thesis is How to regulate the legal vacuum of online loans in Indonesia in the context of criminal law, especially in terms of regulation, supervision, and sanctions. How to resolve Criminal Law related to Online Loans in Indonesia. ‘(Case Study of Decision Number 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr)' This study uses normative legal research with a library approach, using a conceptual approach and library studies as research methodology. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. From the results of this study, the author can conclude that online loans with their very rapid technological advances in Indonesia can make regulation very important. However, online loans also require strict regulation and supervision to avoid data misuse. In the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, regulations and supervision have been regulated.

Actions (login required)

View Item