Analisis Hukum Penyelesaian Konflik Mafia Tanah Di Daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan

Muhammad, Sutan Raihan (2024) Analisis Hukum Penyelesaian Konflik Mafia Tanah Di Daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_1) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (156kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (63kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (134kB)

Abstract

A. Nama : Sutan Raihan Muhammad B. NIM : 2040050159 C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Agraria D. Judul : Analisis Hukum Penyelesaian Konflik Mafia Tanah Di Daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan E. Halaman : 79 Halaman F. Kata Kunci : Hukum Agraria, Mafia Tanah, Sengketa Tanah G. Ringkasan Isi : Regulasi agraria Indonesia mengatur sumber daya alam seperti tanah, air, dan ruang angkasa, sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 24 Tahun 1992 yang mendefinisikan Indonesia sebagai satu kesatuan meliputi daratan, lautan, dan udara. Tap MPR IX/2001 memperluas definisi agraria untuk mencakup semua sumber daya alam, bertujuan untuk pengelolaan yang adil dan optimal demi kesejahteraan masyarakat saat ini dan mendatang, menekankan keadilan sosial dan ekonomi. "Istilah mafia tanah" digunakan untuk menyebut individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan lahan seperti penipuan atau penggelapan demi keuntungan finansial. Meski belum resmi diakui dalam legislasi Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadopsi istilah ini dalam Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Fenomena ini sering melibatkan pihak yang menghambat penyelesaian kasus pertanahan dan merugikan negara serta masyarakat. Dibutuhkan kebijakan tegas dan penegakan hukum yang kuat, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi tanah, serta penerapan sanksi berat untuk pelanggaran terkait tanah. Sengketa tanah adalah perselisihan terkait klaim kepemilikan, penggunaan, atau batas tanah, melibatkan berbagai pihak dan sering kali memerlukan pendekatan hukum yang adil dan komprehensif melalui mediasi, arbitrase, atau litigasi untuk mencari penyelesaian. / A. Name : Sutan Raihan Muhammad B. NIM : 2040050159 C. Specialty Program/Department : Agrarian Law D. Title : Legal Analysis of Land Mafia Conflict Resolution in Pesanggerahan South Jakarta E. Pages : 79 Pages F. Keywords : Agrarian Law, Land Mafia, Land Dispute G. Summary Indonesia's agrarian regulations regulate natural resources such as land, water and space, in accordance with Law No. 5/1960 and Law No. 24/1992, which define Indonesia as a unit including land, sea and air. MPR Decree IX/2001 expanded the definition of agrarian to include all natural resources, aiming for fair and optimal management for the current and future welfare of society, emphasizing social and economic justice. The term "land mafia" is used to refer to individuals or groups involved in land crimes such as fraud or embezzlement for financial gain. Although not yet officially recognized in Indonesian legislation, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency adopted the term in its Technical Guidelines for the Prevention and Eradication of Land Mafia. This phenomenon often involves parties that hinder the resolution of land cases and harm the state and society. Firm policies and strong law enforcement are needed, including increased transparency and accountability in land transactions, as well as the application of severe sanctions for land-related offenses. Land disputes are disputes over claims to ownership, use or boundaries of land, involving multiple parties and often requiring a fair and comprehensive legal approach through mediation, arbitration or litigation to seek resolution.

Actions (login required)

View Item