Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Simbolon, Luhut (2025) Kontradiksi Kewenangan Oditur Militer Sebagai Penyidik Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (218kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (251kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (185kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (87kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (40kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (163kB)

Abstract

Esensi suatu penegakan dan keadilan hukum itu adalah terletak pada bagaimana penerapannya dalam praktek di lapangan khususnya dalam pemisahan pembagian tugas dan tanggung jawab dari para penegak hukum dalam suatu peradilan tidak terkecuali dalam sistim peradilan militer. Apabila terdapat fungsi rangkap dalam suatu peradilan maka akan sulit untuk mendapatkan independesi dan keprofesionalan dari aparat hukum tersebut bahkan akan timbul kontradiksi dalam menerapkan kewenangan mana yang lebih dominan dilaksanakan dari kewenangan yang lainnya. Untuk menjawab permasalahan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Oditur Militer sesuai Pasal 64,65 dan pasal 69 sebagai penyidik dihadapkan dengan Pasal 57 dimana juga Oditur Militer sebagai penuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus yang dikaji dan dianalisa melalui kajian kepustakaan. Sementara data yang digunakan terdiri dari data primer berupa Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan tentang TNI dan hukum peradilan militer serta hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan data sekunder melalui referensi buku-buku yang relevan dengan data primer serta data tertier dilakukan melalui penggunaan kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk terciptanya penegakan dan keadilan hukum bagi masyarakat dalam suatu sistim peradilan tidak terkecuali juga dalam sistim peradilan militer agar dilakukan pemisahan yang tegas antara tugas aparat penegak hukum dalam hal sebagai penyidik dan penuntut sehingga diperoleh profesionalisme dan kemandirian yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki dari para penegak hukum itu sendiri. Maka tugas dan kewenangan oditur militer sebagai penyidik sekaligus juga sebagai penuntut yang ada dalam pasal 64,65 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu untuk ditinjau ulang atau dilakukan perubahan sehingga tidak terjadi kontradiksi kewenangan bagi oditur militer dalam suatu sistim peradilan militer / The essence of law enforcement and justice lies in how it is applied in practice in the field, especially in the separation of the division of tasks and responsibilities of law enforcers in a court, including in the military justice system. If there is a dual function in a court, it will be difficult to obtain independence and professionalism from the legal apparatus, and there will even be contradictions in implementing which authority is more dominant than the other. To answer the above problems, the formulation of the problem raised in this thesis is how the authority of the Military Auditor according to Articles 64, 65 and 69 as investigators is faced with Article 57 where the Military Auditor is also a prosecutor based on Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and how the prosecution process is carried out by the Military Auditor against Indonesian National Army Soldiers who commit crimes. This study uses a normative legal method with a case approach that is studied and analyzed through a literature review. Meanwhile, the data used consists of primary data in the form of Laws and Regulations on the TNI and military justice law and other laws and regulations, while secondary data through references to books relevant to primary data and tertiary data is carried out through the use of legal dictionaries and other relevant dictionaries. From the results of this study, it can be concluded that in order to create legal enforcement and justice for the community in a judicial system, including in the military justice system, a strict separation must be made between the duties of law enforcement officers in terms of investigators and prosecutors so that clear professionalism and independence are obtained in carrying out the duties and authorities of the law enforcers themselves. Therefore, the duties and authorities of the military prosecutor as an investigator as well as a prosecutor in articles 64, 65 and 69 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice need to be reviewed or changed so that there is no contradiction in authority for the military prosecutor in a military justice system.

Actions (login required)

View Item